Breaking News:

Penanganan Covid

Polda Maluku Bakal Tindak Tegas Penyebar Berita Hoaks Covid-19

Polda Maluku akan menghukum penyebar berita bohong atau hoaks yang mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Penulis: Ode Alfin Risanto | Editor: Salama Picalouhata
Kompas.com/Rahmat Rahman Patty
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhamad Roem Ohoirat dan Kapolresta Pulau Ambon Kombes Pol Leo Surya Nugraha Nababan saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus pesta sabu yang melibatkan tiga anggota Polri di asrama Sabhara Polda Maluku, Selasa (14/1/2020) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto

TRIBUNAMBON.COM, AMBON - Polda Maluku akan menghukum penyebar berita bohong atau hoaks yang mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kabid Humas Polda Maluku, M Roem Ohirat, pihaknya tidak akan segan melaksanakan penegakan hukum manakala ada orang yang menyebarkan berita hoaks secara langsung ataupun lewat medsos.

"Kalau ada yang melanggar atau menyebarkan berita hoaks Covid-19, kita langsung tahan," ujar Roem kepada TribunAmbon.com melalui Whatasap, Kamis (22/7/2021).

Tindakan tersebut dilakukan agar tak ada masyarakat yang kebingungan atau bahkan sampai disinformasi terkait penanganan Covid-19.

Pihaknya juga akan melakukan pengawalan dan pengamanan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota.

Baca juga: Demo di Kantor DPRD Ambon, Minta Evaluasi Dugaan RSUD Haulussy Gelembungkan Data Pasien Covid-19

Baca juga: Lagi, Demo Tolak PPKM di Balai Kota Ambon, Polresta Terjunkan 125 Personil

"Kami minta kerjasama Pemprov, Pemkab dan Pemkot agar hati hati dalam mengelola dana. Kami akan kawal betul," ujar Roem.

Dikatakan, hal itu mengacu kepada instruksi Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto untuk menindak penyebar berita bohong alias hoaks di tengah penanganan pandemi Covid-19. 

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan, penyebaran informasi palsu atau hoaks yang bisa mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19.

Di sisi lain, Agus meminta seluruh jajarannya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota.

Dijelaskan, ada beberapa provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal dalam penanganan Covid-19. Karena itu, jajaran Reskrim harus lebih bijaksana menangani suatu perkara.

Lebih lanjut, Agus menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan untuk melakukan pendampingan kepada kepala daerah untuk tidak ragu menyerap anggaran. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved