Breaking News:

Korupsi Taman Kota

Korupsi Taman Kota KKT – Maluku, Hartanto Akan Dipanggil Paksa

Pasalnya, dia sudah mangkir dua kali dalam pemanggilan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan taman kota

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kontraktor Pelaksana PT. Inti Artha Nusantara, Hartanto Hutomo akan dipanggil paksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Pasalnya, dia sudah mangkir dua kali dalam pemanggilan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan taman kota dan pelataran parkir Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku tahun anggaran 2017.

Kajati Maluku, Rorogo Zega menyebutkan besok merupakan hari terakhir pemanggilan bagi Hartanto yang saat ini berkediaman di Surabaya, Jawa Timur.

“Panggilan sudah tiga kali, yang terakhir tersangka harus memenuhi panggilannya pada Jumat 23 Juli dan ini batas pemanggilan, kalau tidak kita akan lakukan upaya paksa,” kata Zega saat konferensi pers di Kejati Maluku, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Rustam Latupono Pastikan Aktifvitas DPRD Kota Ambon Kembali Normal Senin Mendatang

Baca juga: Demo di Kantor DPRD Ambon, Minta Evaluasi Dugaan RSUD Haulussy Gelembungkan Data Pasien Covid-19

Tak hanya dipanggil paksa, Kejati juga akan memasukan Hartanto dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Kita tidak akan panggil lagi, kita akan tempuh ketentuan sesuai ketentuan hukum yang ada, yakni masukan tersangka ke dalam daftar pencarian orang,” tambah Zega.

Sebelumnya, saat dipanggil, Hartanto beralasan positif covid-19 dan tengah menjalani perawatan dan karantina di Surabaya.

Dalam kasus bernilai Rp 4.517.718.000 itu, dia menjadi tersangka bersama dengan tiga terdakwa lainnya yang saat ini telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon.

Ketiganya yakni, Adrianus Sihasale, Frans Yulianus Pelamonia, dan Wilelma Fenanlampir.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku, akibat perbuatan para terdakwa, negara mengalami kerugian hingga Rp 1,38 milliar. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved