Breaking News:

Maluku Terkini

Kebijakan Gubernur Murad Diintervensi, Hena Hetu Tak Tinggal Diam

Juru Bicara (Jubir) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu, Rauf Pelu mengatakan, kebijakan Gubernur Maluku Murad Ismail sering diintervensi.

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
Sumber: Humas Pemprov Maluku
Gubernur Maluku, Murad Ismail 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Juru Bicara (Jubir) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu, Rauf Pelu mengatakan, kebijakan Gubernur Maluku Murad Ismail sering diintervensi.

Hal ini ia katakan menyusul keputusan Gubernur untuk menggantikan Kasrul Selang dengan Sadli Ie sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Maluku serta pergantian Komut Bank Maluku-Malut, M.A.S. Latuconsina yang dilakukan secara mendadak.

Menurutnya, setelah kejadian itu, banyak pihak yang beranggapan, hal itu terjadi lantaran hubungan mereka sudah tidak cocok.

Kemudian, ada juga yang menilai langkah yang diambil Gubenur Murad baik terhadap Kasrul maupun Sam Latuconsina, salah.

"Tak ada hak satu orang pun di daerah ini untuk mengintervensi kebijakan pak Gubernur Murad. Kalau saran dan kritik, iya. Tapi kalau mengintervensi, itu salah. Dan Hena Hetu tetap ada untuk pak Murad," kata Rauf Pelu kepada wartawan, Kamis (22/7/2021).

Menurutnya, masih ada sejumlah orang yang tidak senang dengan pencopotan Sam Latuconsina dari jabatan Komut Bank Maluku.

Baca juga: Publik Pertanyakan Lengsernya Kasrul Selang, Wakil Gubernur Maluku Buka Suara

Kemudian, ada juga yang sengaja membesarkan masalah dengan dugaan-dugaan sembarang setelah Gubenur menggantikan Kasrul Selang dari Sekda.

"Padahal kan tidak apa-apa. Untuk Bank Maluku, Pak Murad itu pemegang saham terbesar, jadi tak ada salahnya mengevaluasi dengan pergantian. Lalu di pemerintahan, kalau Sekda definitif sakit, ya pantas untuk dinaikan Plh Sekda supaya roda birokrasi tetap berjalan maksimal," ungkapnya.

Pelu bahkan heran dengan adanya pihak-pihak yang membesarkan masalah pergantian Sekda Kasrul.

Padahal, itu telah diatur dalam aturan, dan setiap kebijakan strategis, Plh Sekda masih harus mendengar dari Kasrul Selang.

"Pak Sadli Ie hanya menjalankan rutinitas Sekda, tapi untuk kebijakan strategis itu bukan kewenangan pak Sadli. Jadi itu hanya Plh, tidak usah dipersoalkan. Pastinya, yang diputuskan pak Gubernur sudah dipikirkan matang," ujar Pelu.

Diketahui, Hena Hetu sebagai organisasi adat Jazirah Leihitu akan tetap mendukung apa yang dilakukan Gubernur Maluku itu.

"Mari kita beri kesempatan untuk pak Murad bekerja. Ini baru dua tahun lebih pak Murad menjabat. Dan hasilnya bisa dilihat, ada sejumlah perubahan di Maluku. Jadi mari sama-sama membantu pemerintah provinsi untuk Maluku yang lebih baik," tandasnya.(*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved