Breaking News:

Nasional

Mendagri Minta Pemda Segera Data dan Salurkan Bansos untuk Masyarakat yang Terdampak PPKM

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera mendata masyarakat yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegi

Editor: Adjeng Hatalea
Kontributor TribunAmbon.com/Adjeng
Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan sosial beras (bansos) kepada 101.898 Penerima Keluarga Manfaat (PKM) Program Keluarga Harapan (PKH). Sebanyak 45.000 ton bansos beras siap disalurkan kepada masyarakat di Maluku. 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera mendata masyarakat yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pendataan itu berkaitan dengan pemberian jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial (bansos), dan stimulan ekonomi kepada usaha mikro, menengah, dan ultra mikro yang terdampak.

"Ada dua hal yang perlu dibantu, yang pertama adalah jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan sosial, yang kedua adalah stimulan ekonomi terutama yang terdampak agar usaha-usaha mikro, menengah, ultra mikro itu tidak menjadi jatuh atau mati," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagri, Rabu (21/7/2021).

Tito mengatakan, pemerintah daerah telah memiliki anggaran reguler yang dialokasikan di dinas sosial masing-masing daerah.

Ia pun berharap pemerintah daerah dapat segera menyalurkannya dan jika diperlukan daerah dapat memanfaatkan mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Selain itu, juga terdapat dana desa, yang delapan persen di antaranya dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19, dengan dana desa itu diharapkam masyarakat desa yang terdampak kebijakan PPKM juga dapat dibantu.

Baca juga: Publik Pertanyakan Lengsernya Kasrul Selang, Wakil Gubernur Maluku Buka Suara

"Jadi begitu di daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan, segera untuk dibantu," ujarnya. Tito menjelaskan, penggunaan anggaran ini boleh dilakukan sepanjang penyalurannya tepat sasaran dan tidak dilakukan mark up.

Selama itu dilakukan dengan benar dan untuk kepentingan masyarakat, ia mengaku akan mendukung dan bertanggung jawab. "Tidak usah menunggu, ini diskresi dari kepada kepala daerah masing-masing, dan juga tidak di-mark up, itu saya kira apalagi tadi sudah rapat dengan Kepala BPKP, BPKP akan melakukan pendampingan," ujarnya.

Mantan Kapolri ini juga meminta ketegasan pemerintah daerah dalam merealokasi anggaran untuk memberikan jaring pengaman sosial dan stimulan ekonomi.

Tito akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur hal tersebut.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved