Breaking News:

Nasional

Sebelum Perpanjangan PPKM Darurat, Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Lebih Dahulu

Anggota Komisi IX DPR Alifudin menilai, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat seharusnya dievaluasi terlebih dahulu oleh Presiden

Editor: Adjeng Hatalea
(Dok. Sekretariat Presiden)
Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Tanah Bumbu saat memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila dari Istana Bogor, Selasa (1/6/2021). 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Anggota Komisi IX DPR Alifudin menilai, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat seharusnya dievaluasi terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo sebelum diperpanjang.

Pasalnya, dia berpandangan, implementasi PPKM Darurat justru masih jauh dari harapan untuk menekan penularan Covid-19.

"Masih jauh dari harapan kita semua, karena pengelolaan satuan tugas tidak terkoordinasi dengan baik dan terlihat dari setiap daerah memiliki visi yang berbeda dalam penanganannya. PPKM Darurat harus dievaluasi langsung oleh presiden," kata Alifudin, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, PPKM bersifat darurat atau mendesak, maka harus dievaluasi langsung oleh Presiden Jokowi.

Ia menilai, dalam evaluasi itu, ketegasan Jokowi kepada para menterinya harus dilakukan, bukan terhadap warga.

Alifudin mengingatkan pemerintah soal kebersamaan dalam membangun solidaritas mengatasi pandemi Covid-19.

Baca juga: PPKM Darurat Batasi Mobilitas, tetapi Belum Cukup Turunkan Kasus Positif Covid-19

Menurutnya, kepemimpinan Presiden Jokowi akan diuji melalui pembangunan solidaritas. Ia menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan persuasif kepada masyarakat selama PPKM darurat.

"Pendekatan persuasif untuk mengimbau masyarakat harus dilakukan.

Jangan dengan cara yang keras, karena dari PPKM Darurat ini sangat berdampak terhadap rakyat kecil, buruh harian, yang pendapatannya hanya bisa dapat ketika kerja pada hari itu juga," jelasnya.

Alifudin kembali menegaskan, sejak awal Fraksi PKS menginginkan pemerintah menerapkan lockdown.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved