Breaking News:

Maluku Terkini

Positif Covid-19, Jaksa Tunda Penahanan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Taman Kota KKT– Maluku

Satu tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek pembuatan taman kota dan pelataran parkir pada Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Tanimb

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON,TRIBUNAMBON.COM – Satu tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek pembuatan taman kota dan pelataran parkir pada Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku tak jadi ditahan.

Yakni, kontraktor PT. Inti Artha Nusantara, Hartanto Hutomo selaku pelaksana dalam proyek senilai Rp 4,5 miliar itu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Wahyudi Kareba mengatakan, tersangka Hartanto terkonfirmasi positif covid-19 dan tengah dirawat di Surabaya, Jawa Timur.

"Tersangka HH telah mengirimkan surat keteragan dokter kepada bagian Pidus Kejati Maluku yang menerangkan dirinya sementara menjalani perawatan akibat terpapar virus corona di Surabaya (Jatim)," kata Kasie Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba di Ambon, Rabu (14/7/2021).

Lanjutnya, Jaksa tidak bisa melakukan penahanan tersangka dan menunggu perawatan medis dan karantina hingga beberapa waktu ke depan.

Sebelumnya, pihak Kejati Maluku telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebanyak dua kali.

Namun, tersangka tak bisa menghadiri pemanggilan karena berkediaman di Surabaya dan sakit usai di vaksin covid-19.

Tersangka Hartanto sendiri telah ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan tiga orang lainnya, Kamis (27/5/2021).
Yakni Adrianus Sihasale selaku Mantan Kepala Dinas PUPR KKT, Frans Yulianus Pelamonia dan Wilelma Fenanlambir.

Saat ini, berkas perkara ketiga tersangka itu telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk diadili.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini mulai dilakukan penyelidikan pada tahun 2018 lalu dan berlanjut pada tahap penyidikan pada November 2019.

Penyelidikan pun dimulai atas laporan masyarakat.

Proyek yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) itu bernilai Rp.4.512.718.000 dan bersumber dari Dana Alokasi Umum APBD KKT.

Diketahui, pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) sehingga hasilnya tidak berkualitas.
Meski demikian, anggaran tetap dicairkan 100 persen oleh Dinas PUPR KKT.(*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved