Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Akui Salah Administrasi, Abdul Gafur Laitupa Dituntut 8 Tahun Bui Terkait Kasus Korupsi PLTG Namlea

Mantan Kepala Seksi Pengukuran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Namlea, Abdul Gafur Laitupa dituntut 8,6 Tahun penjara.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Salama Picalouhata
Tanita Pattiasina
Proses persidangan kasus PLTMG Namlea di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (4/5/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Mantan Kepala Seksi Pengukuran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Namlea, Abdul Gafur Laitupa dituntut 8,6 Tahun penjara.

Meski mengaku hanya melakukan salah administrasi, dia tetap dituntut terkait kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan lahan pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

“Memohon majelis hakim menjatuhi pidana penjara kepada terdakwa Abdul Gafur Laitupa 8,6 tahun penjara,” kata Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Achmad Atamimi cs di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ambon, Rabu (14/7/2021) siang.

Tak hanya pidana badan, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara.

Serta uang pengganti atas kerugian Negara yang diberikan PT. PLN kepada terdakwa sebesar Rp 9,7 Juta subsider tiga bulan kurungan.

Baca juga: Niat Bantu Warga Pulau Buru Dialiri Listrik, Tanaya Malah Dijadikan Tersangka Kasus PLTG Namlea?

Baca juga: Kasus PLTG Namlea, Abdul Gafur Akui Tak Tahu Tanah Ferry Tanaya Hak Erfpacht

JPU menilai, Abdul Gafur bersalah melanggar Pasal 2 (primer) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ke-1 KUHP.

Seperti dketahui, Abdul Gafur Laitupa disebut melakukan korupsi bersama Pengusaha Ferry Tanaya.

Dalam dakwaan jaksa dijelaskan, kedua terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penjualan tanah yang merupakan bekas hak erfpacht sebagaimana tertuang dalam surat metbrief nomor 54 sesuai akte erfpacht nomor 19 tanggal 9 April 1932 seluas 644.000 m2.

Untuk pembangunan PLTMG Namlea, PLN lantas mengirimkan surat ke BPN Namlea untuk melakukan pengukuran tanah dilokasi yang dimaksud.

Kepala kantor BPN Buru, Jos Sorsesi (almarhum) secara lisan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran, yakni terdakwa Abdul Gafur Laitupa untuk melakukan pengukuran.

Terdakwa Gafur disebut membuat peta lokasi nomor 02208 tanggal 16 Juni 2016 tak sesuai data sebenarnya dan mencatumkan Ferry Tanaya sebagai pemilik lahan.

Kata dia, tanah itu bukan milik Ferry Tanaya melainkan tanah negara.

Pasalnya, tanah tersebut merupakan tanah erfpacht sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 9 April 1932 yang dengan pemegang hak adalah Zadrack Wakano, yang meninggal pada tahun 1981. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved