Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Ferry Tanaya Dituntut 10,6 Tahun Penjara Gegara Jual Tanah untuk Bangun PLTMG di Namlea – Maluku

Pengusaha Ferry Tanaya dituntut 10,6 tahun penjara lantaran menjual tanah untuk pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea

Tanita Pattiasina
Proses persidangan kasus PLTMG Namlea di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa (4/5/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Pengusaha Ferry Tanaya dituntut 10,6 tahun penjara lantaran menjual tanah untuk pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

“Memohon majelis hakim menjatuhi pidana penjara kepada terdakwa Ferry Tanaya selama 10,6 tahun,” kata Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Achmad Atamimi cs di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Ambon, Rabu (14/7/2021) siang.

Jaksa menilai Ferry Tanaya bersalah melanggar Pasal 2 (primer) jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ke-1 KUHP.

MALUKU - Pengusaha Ferry Tanaya kembali dite¬¬tapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 10 megawatt di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku.
MALUKU - Pengusaha Ferry Tanaya kembali dite¬¬tapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 10 megawatt di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. (TribunAmbon.com/Salama)

Pasalnya, dia menjual lahan miliknya seluas 48.645, 50 hektar di Jikubesar, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku kepada PT. PLN Unit Induk Wilayah Maluku yang disebut sebagai tanah efpracht oleh Jaksa.

Baca juga: Akui Salah Administrasi, Abdul Gafur Laitupa Dituntut 8 Tahun Bui Terkait Kasus Korupsi PLTG Namlea

Tak hanya pidana badan, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 Miliar subsider enam bulan penjara.

Serta uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp 6.081.722.920 dengan subsider 4 tahun 3 bulan kurungan.

Sementara, Mantan Kepala Seksi Pengukuran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Namlea, Abdul Gafur Laitupa dituntut 8,6 Tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara.

Berbeda dengan Ferry Tanaya, Laitupa juga dituntut membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 9,7 Juta subsider tiga bulan kurungan.

Sebelumnya, dalam dakwaan dijelaskan, kedua terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penjualan tanah yang merupakan bekas hak erfpacht sebagaimana tertuang dalam surat metbrief nomor 54 sesuai akte erfpacht nomor 19 tanggal 9 April 1932 seluas 644.000 m2.

Untuk pembangunan PLTMG Namlea, PLN lantas mengirimkan surat ke BPN Namlea untuk melakukan pengukuran tanah dilokasi yang dimaksud.

Kepala kantor BPN Buru, Jos Sorsesi (almarhum) secara lisan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran, yakni terdakwa Abdul Gafur Laitupa untuk melakukan pengukuran.

Terdakwa Gafur disebut membuat peta lokasi nomor 02208 tanggal 16 Juni 2016 tak sesuai data sebenarnya dan mencatumkan Ferry Tanaya sebagai pemilik lahan. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved