Breaking News:

Nasional

Pemerintah Diminta Fokus Perluas Jangkauan Vaksinasi Gratis untuk Masyarakat

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan hal itu lebih baik dilakukan pemerintah ketimbang memperluas jangkau

Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbom.com/Ridwan
AMBON: Vaksinasi massal yang digelar berdasarkan inisiatif sendiri dari warga Kelurahan Urimesing, Kota Ambon, Rabu (7/7/2021). 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Pemerintah diminta fokus untuk mempeluas jangkauan vaksinasi Covid-19 gratis untuk masyarakat.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan hal itu lebih baik dilakukan pemerintah ketimbang memperluas jangkauan vaksinasi dengan program berbayar.

"Vaksinasi jemput bola lebih baik dilakukan. Artinya vaksinasi datang ke perumahan, daerah-daerah, ketimbang meminta warga datang ke kantor-kantor pemerintah daerah.

Hal ini didukung dengan PPKM yang sebagian besar orang berada di rumah," terang Satria pada Kompas.com, Senin (12/7/2021). Satria menjelaskan, program vaksinasi berbayar belum tentu dapat menambah jangkauan vaksinasi pada masyarakat.

Baca juga: Ahli Temukan Kasus Pertama Korban Meninggal Terinfeksi Dua Varian Covid-19 Sekaligus

Padahal saat ini pemerintah mesti mengejar herd immunity dengan mencapai persentase vaksinasi hingga 70 persen pada masyarakat.

Padahal saat ini pemerintah mesti mengejar herd immunity dengan mencapai persentase vaksinasi hingga 70 persen pada masyarakat.

"Secara ekonomi mungkin subsidi vaksin sedang bermasalah, sehingga (muncul program vaksinasi) berbayar. Di sisi lain, kita sedang mengejar percepatan vaksin (hingga) 70 persen.

Sementara vaksin gratis keikutsertaannya masih terbatas, apalagi berbayar," tuturnya.

Satria mengungkapkan pemerintah dapat menggunakan beberapa cara untuk mempercepat proses vaksinasi Covid-19 di masyarakat.

Pemerintah, lanjut dia, bisa merekrut banyak relawan kesehatan hingga melakukan kontra narasi pada hoaks tentang vaksinasi yang tersebar di masyarakat.

"Lebih baik memperluas (vaksinasi) dengan cara jemput bola, rekrut relawan, combating hoaks soal vaksin, manfaatkan aparat dan struktur pemerintahan daerah. Menurut saya itu ikhtiar yang tepat untuk mengejar target vaksinasi di Agustus 2021," ungkapnya.

Diketahui melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 pemerintah mengadakan program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar.

Program ini dilaksanakan melalui PT Kimia Farma Tbk dengan menggunakan vaksin Sinopharm. Masyarakat yang akan menjadi peserta mesti membayar total Rp 879.140 untuk dua dosis vaksin.

Mestinya program tersebut mulai berjalan Senin, 12 Juli 2021 hari ini. Namun PT Kimia Farma Tbk memutuskan untuk menunda program tersebut untuk memperpanjang proses sosialisasi di masyarakat.

(Kompas.com / Tatang Guritno / Dani Prabowo)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved