Breaking News:

Maluku Terkini

dr. Meykal Pontoh Pindah Jabatan Jadi Asisten Perekonomian & Pembangunan Sekda Maluku

Diketahui, saat ini dr. Meykal Pontoh telah menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Maluku.

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Fandi Wattimena
Sumber: Humas Pemprov Maluku
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno melantik delapan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Maluku di lantai VII Kantor Gubernur, Rabu (7/7/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku, dr. Meykal Pontoh kini telah pindah jabatan.

Diketahui, saat ini dr. Meykal Pontoh telah menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Maluku.

Hal ini baru diketahui saat Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno melantik delapan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Maluku di lantai VII Kantor Gubernur, Rabu (7/7/2021).

Kedelapan pejabat tersebut adalah :

  1. dr. Meikyal Pontoh, M. Kes sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Maluku/II.a, Nomor SK 325 Tahun 2021/5 Juli 2021.
  2. Muhammad Syukur Assel, SE, M.Si sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku/III.a, Nomor SK 326 Tahun 2021/5 Juli 2021.
  3. Raden Affandy Zarkasyi Hasanussi, S.STP, M.Si, sebagai
  4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku/III.a, Nomor SK 326 Tahun 2021/5 Juli 2021.
  5. Ir. Meiskel Saiya sebagai Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku/III.a, Nomor SK 326 Tahun 2021/5 Juli 2021.
  6. Ferlly Patricia Kho, S.Sos, M.M, sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Maluku / IV.a, Nomor SK 326 Tahun 2021/5 Juli 2021.
  7. Marlein Titing, S.Sos, M.Si, sebagai Kepala Seksi Pemasaran, Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga pada Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Maluku/IV.a, Nomor SK 326 Tahun 2021/5 Juli 2021.
  8. Ineke Theresia Samua, SH, sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Maluku/IV.a, Nomor SK 326 Tahun 2021/5 Juli 2021, dan
  9. Rahmadi Bandjar, SE sebagai Kepala Seksi Analisa dan Strategi Pemasaran pada Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Maluku/IV.a, Nomor SK 326 Tahun 2021/5 Juli 2021.

Barnabas Orno dalam sambutannya mengatakan, pelantikan pejabat struktural yang dilakukan hari ini, merupakan lanjutan dari kebijakan penataan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang kuat dan profesional, yang mampu menerjemahkan dan mewujudkan visi misi pemerintah daerah.

Baca juga: Bandar Narkoba di Tual Sempat Kelabui BNNP Maluku, Akui Kamar Orang Tua Sebagai Kamarnya

Baca juga: Ambil Jenazah di RSUD Haulussy, Makalopu; Kalau Anak Saya Covid, Kenapa Suruh Kami Angkat Jenazah?

"Apalagi, kita telah memasuki tahun ketiga periode kepemimpinan pemerintahan 2019-2024," kata Wagub.

Lanjutnya, jajaran birokrasi Pemprov Maluku harus mampu menghadapi persaingan dengan terobosan baru.

Kuncinya adalah kecepatan kreativitas dan inovasi. Harus berani mengambil jalan perubahan, melakukan reformasi dan meninggalkan pola pikir lama.

"Tidak boleh ada lagi kerja linear dan rutinitas birokrasi. Harus berubah dan berbenah, salah satunya melalui penataan birokrasi. Oleh sebab itu penataan birokrasi ini harus dimaknai sebagai kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah," ujarnya.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, Mantan Bupati MBD ini menginstruksikan tiga hal strategis kepada kedelapan pejabat yang baru dilantik. Pertama, mereka harus terpanggil untuk mengambil peran sesuai tugas pokok dan fungsi, juga bekerja lebih cerdas dan cepat dalam membantu penanganan Covid-19.

Kedua, melakukan pembaharuan dalam bidang tugas masing-masing. Menciptakan terobosan dan inovasi sebagai percepatan pembangunan dan kemajuan daerah serta kemaslahatan masyarakat. Hal ini untuk meningkatkan indeks inovasi daerah.

Dan ketiga, junjung tinggi integritas sebagai pejabat publik serta pegang teguh sumpah janji. Karena jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya kepada pemerintah, negara dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved