Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Niat Bantu Warga Pulau Buru Dialiri Listrik, Tanaya Malah Dijadikan Tersangka Kasus PLTG Namlea?

Terdakwa Ferry Tanaya mengaku awalnya tak berniat menjual tanah seluas 6,4 hektar miliknya di Desa Jikumerasa, Namlea, Kabupaten Buru

TribunAmbon.com/Salama
MALUKU - Pengusaha Ferry Tanaya kembali dite¬¬tapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 10 megawatt di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Terdakwa Ferry Tanaya mengaku awalnya tak berniat menjual tanah seluas 6,4 hektar miliknya di Desa Jikumerasa, Namlea, Kabupaten Buru kepada PT. PLN Unit Induk Wilayah Maluku.

Namun, dia mengakui memahami kondisi dan keadaan listrik di Pulau Buru.

“Saya tidak berniat menjual tanah tersebut, saya jual karena beberapa pertimbangan. Termasuk karena sebagai putra daerah, saya tahu betapa sulitnya kondisi listrik disana,” ungkapnya saat sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (2/7/2021) sore.

Dia menjelaskan, awalnya pada tahun 2013, perwakilan PT. PLN mendatangi kedua orang tuanya untuk membeli lahan tersebut.

“PLN datangi orang tua saya tahun 2013 tapi waktu itu orang tua saya tidak berkenan untuk menjual lahan,” jelasnya.

Baca juga: Sidang Kasus PLTG Namlea, Ferry Tanaya Akui Bingung Ditetapkan Sebagai Tersangka, Bukannya Pihak PLN

Namun, PLN tetap mendatangi mereka dengan berbagai alasan agar keluarga Tanaya menjual lahan yang sedang mereka pakai untuk perkebunan kelapa.

“Awalnya, saya dan orang tua saya tidak setuju. Tapi PLN datang berulang-ulang, bilang ini proyek nasional dan dibutuhkan masyarakat dan tidak ada tempat yg lain yang cocok. Mereka juga bilang sudah mencari lokasi sejak 2013 namun tak ada yang cocok selain tanah milik pak Ferry. Karena itu juga saya berkenan menjual,” tambahnya.

Lanjutnya, setelah disetujui, orang tua Ferry Tanaya melakukan kesepakatan harga yakni Rp 125 ribu per meter.

Sedangkan tanah yang dijual hanya seluas 4,8 hektar dari luasan 6,4 hektar miliiknya itu.

Selama proses pembelian dan pengukuran hingga pembayaran pun diakuinya tak ada masalah dari berbagai pihak.

“Luas tanah saya itu 6,4 hektar di Jikubesar, sedangkan yang dibeli PLN hanya 4,8 hektar. Dan jumlah ganti rugi atas pembelian tanah itu sekitar Rp 6,80 Miliar sekian. Ada akta jual beli dengan zadrach wakanno oleh majelis dan tidak ada sengketa dengan siapapun. Berita acara pun tidak pernah dirubah dan diganti,” paparnya.

Dia menambahkan, dia mengetahui tanahnya itu bermasalah setelah ada penyidikan dari kejaksaan yang mengaku tanahnya adalah hak erfpacht.

Padahal, dia tidak tahu tanah itu ada hak erfpacht pada waktu pembelian di tahun 1985 dari ahli waris Zadrach Wakanno.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved