Breaking News:

PPKM Darurat

Kepala Daerah yang Tak Terapkan PPKM Darurat Bisa Kena Sanksi Pemberhentian Sementara

Luhut mengatakan, sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Editor: Adjeng Hatalea
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, kepala daerah yang tak menerapkan ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali, akan dikenai sanksi. Sanksinya, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian sementara.

"Dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut, sampai dengan pemberhentian sementara," kata Luhut, dalam konferensi pers, Kamis (1/7/2021).

Luhut mengatakan, sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut terkait hal tersebut akan diatur secara detail melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Tak hanya itu, sanksi juga akan dikenakan pada pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks terkait PPKM darurat. Luhut mengatakan, sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Menkes: Pasien Covid-19 yang Masuk RS Harus yang Benar-benar Sakit

"Saya ingatkan kepada kita semua, jangan bermain-main dengan berita hoaks karena ini menyangkut masalah kemanusiaan," ujarnya.

Luhut menyampaikan, nantinya, Mendagri Tito Karnavian akan menerbitkan instruksi yang memberikan kewenangan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk melarang setiap kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

Dalam menjalankan dan mengawasi PPKM darurat, para kepala daerah berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Instruksi itu juga akan jadi dasar penindakan hukum selama pelaksanaan PPKM darurat.

"TNI, Polri dan pemda agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM darurat 3-20 Juli 2021," kata Luhut.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved