Breaking News:

Maluku Terkini

Kasrul Selang Pastikan PTSP Mudahkan Masyarakat Peroleh Legalitas Izin Usaha

PTSP merupakan sarana penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam pengurusan perizinan dan non perizinan

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Fandi Wattimena
Rakor Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan
Sekda Maluku, Kasrul Selang saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kabupaten/Kota se-Maluku di Swiss-Bell Hotel Ambon, Kamis (24/6/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang memastikan layanan satu pintu di Dinas Penanaman Modal (DPM) akan memudahkan pengurusan legalitas izin usaha.

Hal ini ia sampaikan saat membacakan sambutan Gubernur Maluku, Murad Ismail pada kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kabupaten/ Kota se-Maluku di Swiss-Bell Hotel Ambon, Kamis (24/6/2021) pagi.

"Sebagai perwujudan kepedulian pemerintah kepada pelaku usaha, dan masyarakat secara umum, PTSP hadir untuk kemudahan memperoleh legalitas perizinan berusaha," kata Sekda.

Ia menerangkan, (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan sarana penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam pengurusan perizinan dan non perizinan serta kegiatan lainnya.

PTSP sendiri menjadi pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses, dimulai dari tahap permohonan, sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan, melalui satu pintu.

Baca juga: Kapolres Ambon Bantah Tahan Aktivis Perempuan yang Perjuangkan Hak Pedagang Pasar Mardika

Baca juga: Bela Pedagang Pasar Mardika-Ambon, Aktivis Mahasiswi Unpatti Ambon Ditahan

"Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan adalah melayani, maka PTSP menjadi media interaksi, antara pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan," ujarnya.

Untuk diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Hadirnya PP tersebut, merupakan dasar kepastian hukum agar penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi berbasis elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana,

dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tandas Sekda. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved