Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Sidang Kasus PLTG Namlea, Kepala BPN Buru Sebut Jaksa Bikin Masalah, Akui Tak Ada Tanah Erfacht

Sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku terus berlanjut.

Tanita Pattiasina
Sidang pemeriksaan saksi kasus tipikor PLTG Namlea di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (4/6/2021) siang 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sidang kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku terus berlanjut.

Dalam persidangan kali ini terungkap, Kantor Badan Pertanahan (BPN) Pulau Buru tak mencatat adanya tanah erfacht.

Kepala BPN Buru, Nurdin Karapesina memberikan kesaksian tersebut.

"Sampai saat ini tidak ada terdaftar tanah erfpacht. Sepanjang itu tidak terdaftar, kami anggap tidak ada," kata Nurdin di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Dinas PUPR Provinsi Maluku Mulai Coating Trotoar City of Music, Katanya Kurangi Risiko Warga Jatuh

Baca juga: Nakes Hingga Oknum Satpol PP Terlibat Kasus Pemalsuan Surat Rapid Antigen di Namlea-Pulau Buru

Karepesina menyebut, tanah milik Ferry Tanaya itu mulai bermasalah saat kejaksaan melakukan penyelidikan.

"Tidak ada permasalahan karena sesuai prosedur. Mulai bermasalah sejak kejaksaan datang menyidik," ujar Karepesina.

Dia menambahkan, masalahnya hanya pada peta lokasi yang diterbitkan terdakwa Abdul Gafur dan bukan soal ganti rugi.

"AGL, terbitkan lokasi yang bermasalah tapi kami tidak dengar soal ganti rugi," tambahnya.

Dirinya menyebut, pihaknya hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan permintaan dari PT. PLN.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved