Breaking News:

Nasional

UPDATE: Tambah 6.294 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.869.325

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memprioritaskan pemberantasan

Tribunnews/Ananda Bayu
Update perkembangan penanganan kasus Cvid-19 di Indonesia 

JAKARTA, TRIBUNAMBON.COM – Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memprioritaskan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Apalagi, saat ini ada 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan segera diberhentikan karena dinilai tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Proses TWK yang berujung dengan pemecatan 51 karyawan KPK ini kembali menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak menjadi prioritas dan bahkan diabaikan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo,” kata Danang dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

Selain itu, Danang juga menilai, selama ini Presiden Jokowi kerap memberikan pernyataan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui KPK.

“Padahal sebelumnya Presiden sering menyatakan bahwa beliau mendukung usaha-usaha antikorupsi KPK,” lanjut dia.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai pemecatan terhadap 51 pegawai KPK yang dikenal sudah berintegritas dan lama mengabdi di KPK akan menjadi salah satu sarana yang melemahkan Lembaga Antirasuah itu.

Leonard pun menilai, pelemahan dalam KPK, nantinya akan semakin meningkatkan praktik korupsi di sektor lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

“Dalam konteks perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan Indonesia, terdapat potensi serius peningkatan praktik korupsi di sektor lingkungan dan manajemen sumber daya alam,” ucap Leonard.

“Meningkatnya praktik korupsi ini akan memperparah tingkat kerusakan lingkungan yang selama ini sudah kita alami” imbuh dia.

Sebelumnya, KPK mengumumkan ada 75 pegawainya yang tidak lolos TWK dalam proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Halaman
12
Editor: Adjeng Hatalea
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved