Breaking News:

Ambon Hari Ini

Kajari Ambon; Kalau Retribusi Tertunda, Bisa Dibantu Lewat Perdata dan Tata Usaha Negara

MoU ini dibuat sebagai acuan yang dapat mempermudah pelaksanaan koordinasi dalam mewujudkan keselarasan dan optimalisasi pelaksanaan tugas

TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Penandatanganan Piagam Kesepakatan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ambon dan Pemerintah Kota Ambon di Kantor Kejari Ambon, Selasa (8/6/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon dan Pemerintah Kota Ambon telah menandatangani piagam kesepakatan bersama bidang perdata dan tata usaha negara, Selasa (8/6/2021) siang.

Dalam sambutannya, Kajari Ambon, Dian Frits Nalle menyebut, usai MoU bisa ditindaklanjuti dengan surat kuasa khusus yang dapat mempermudah kerja Pemkot seperti dalam penagihan pembayaran retribusi yang tertunda.

"Kami berharap sekali bapak walikota ambon, nanti mungkin setelah ada MoU ini ada ditindaklanjuti dengan surat kuasa khusus di bidang pelaksanaan tata usaha Negara. Salah satu contoh apabila ada hal yang berkaitan dengan retribusi yang mungkin tertunda bisa dimintakan kepada masyarakat serahkan kepada kami untuk dibuatkan penelitian lewat jalur perdata dan tata usaha negara," kata Fritz di Pengadilan Negeri Ambon, Selasa.

Fritz menambahkan, MoU ini dibuat sebagai acuan yang dapat mempermudah pelaksanaan koordinasi dalam mewujudkan keselarasan dan optimalisasi pelaksanaan tugas dalam fungsi dan bidang bersama.

"Nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini hendaknya kita jadikan acuan untuk mewujudkan perwujudan secara efektif dan sungguh-sungguh," tambah Frits.

Penandatanganan itu dilakukan bersama dengan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy di Kantor Kejari Ambon.

Baca juga: Pekan Ini Orang Dengan Gangguan Jiwa dan Penyandang Disabilitas Giliran Divaksin

Baca juga: Kadis DLHP Ambon Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Richard Louhanapessy Sudah Siapkan Pengganti, Siapa?

Disaat yang bersamaan, Louhenapessy menyebut, perjanjian kerjasama yang dilaksanakan bagian dari pada implementasi semangat undang-undang yang berlaku di negara. 

"Kenapa saya katakan begitu, karena pentingnya baik kejaksaan maupun pemerintah bahwa pengelolaan dan pemanfaatan seluruh potensi negara kita arahkan betul untuk kepentingan rakyat dan masyarakat, karena kerjasama ini untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk pemerintah," kata Louhenapessy.

Dia menilai, Fungsi tata usaha negara dan perdataan yang juga dilaksanakan oleh kejaksaan sangat penting.

"Oleh karena itu, fungsi tata usaha negara dan perdataan yang juga dilaksanakan oleh kejaksaan sangat penting dalam upaya memberikan pendampingan dan penguatan supaya tidak ada pejabat yang keliru," tambahnya.

Dia berharap, lewat kerjasama ini dapat berguna kedepan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.

"Kita berharap sungguh kiranya dengan penandatanganan ini, dia akan berdampak bagi upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Seperti yang tadi Pak Kajari bilang lewat retribusi dan lainnya," harap Louhenapessy. (*)

Penulis: Tanita Pattiasina
Editor: Fandi Wattimena
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved