Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Kadis DLHP Ambon Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Richard Louhanapessy Sudah Siapkan Pengganti, Siapa?

Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy juga telah menyiapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHP Kota Ambon.

Kontributor TribunAmbon.com/Helmy
Wali Kota Ambon Richard Louhanapessy saat memberikan arahan pada apel pagi Pemkot Ambon. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUAMBON.COM – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLPH) Kota Ambon, Lucia Izaak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan pengangkut sampah.

Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy juga telah menyiapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHP Kota Ambon.

“Kita sudah tetapkan Plt, untuk melaksanakan tugasnya sementara waktu,” kata Louhenapessy, Senin (7/6/2021).

Baca juga: Hendak Bertemu Teman, Attamimi Malah Pukul dan Tusuk Orang Mabuk di Ahuru-Kota Ambon

Baca juga: Kadis DLHP Ambon, Lucia Izaak Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BBM Truk Sampah

Dia menyebut, pihaknya menghormati proses hukum dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan anak buahnya itu.

“Saya menghargai betul proses hukumnya, sehingga sudah tetapkan Plt. Nanti kita ikuti saja perkembangan kasusnya," ujar Louhenapessy.

Sayangnya, Louhenapessy enggan menyebutkan siapa orang yang menjadi Plt Kadis DLHP Kota Ambon.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Lucia Izaak telah mengajukan pensiun dini dari jabatannya.

“Jadi jauh sebelum Ibu Kadis ditetapkan (sebagai tersangka), beliau sudah ajukan surat permohonan pensiun dini. Jadi sebelum itu, beliau sudah antisipasi,” sebut Louhanapessy.

Louhenapessy menduga, Kadis DLHP itu telah mengetahui akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Jadi mungkin beliau punya feeling,” tambah Louhenapessy.

Selain Kadis DLHP Kota Ambon, Pejabat Pembuat komitmen (PPK) berinisial MYT dan Manajer salah satu SPBU berinisial RMS juga ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, pembelian bahan bakar minyak memiliki pagu anggaran Rp 5 miliar lebih.

Namun, berdasarkan audit yang dilakukan BPKP, hasil perhitungan kerugian ada penyimpangan.

Akibatnya, negara merugi sebesar Rp 1 miliar lebih. (*)

Penulis: Tanita Pattiasina
Editor: Salama Picalouhata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved