Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Dua Anak Buah Richard Louhanapessy Terlibat Kasus Korupsi Anggaran BBM Truk Pengangkut Sampah

Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy mengatakan pihaknya menghormati proses hukum dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan anak buahnya itu.

Kontributor TribunAmbon.com/Adjeng
Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy laksanakan Operasi Yustisi 

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Penyidik Kejaksaan Negeri telah menetapkan tiga tersangka kasus korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Truk Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon.

Kedua tersangka merupakan anak buah Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy. Yakni, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahaan Kota Ambon, Lucia Izaak dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) berinisial MYT.

Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy mengatakan pihaknya menghormati proses hukum dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan anak buahnya itu.

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kadis DLHP Ambon Lucia Izaak Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

juga telah menyiapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHP Kota Ambon.

“Kita sudah tetapkan Plt, untuk melaksanakan tugasnya sementara waktu,” kata Louhenapessy, Senin (7/6/2021).

“Saya menghargai betul proses hukumnya, sehingga sudah tetapkan Plt. Nanti kita ikuti saja perkembangan kasusnya," lanjutnya.

Sayangnya, Louhenapessy enggan menyebutkan siapa orang yang menjadi Plt Kadis DLHP Kota Ambon.

Louhanapessy berujar, Lucia Izaak telah mengajukan pensiun dini dari jabatannya sebelum ditetapkan sebagai tersangka, 

“Jadi jauh sebelum Ibu Kadis ditetapkan (sebagai tersangka), beliau sudah ajukan surat permohonan pensiun dini. Jadi sebelum itu, beliau sudah antisipasi,” sebut Louhanapessy.

Louhenapessy menduga, Kadis DLHP itu telah mengetahui akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Jadi mungkin beliau punya feeling,” tambah Louhenapessy.

Dalam kasus ini, Manajer salah satu SPBU berinisial RMS juga ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiganya tersangka disangkakan pasal berbeda-beda. Dua tersangka dari DLHP disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Diketahui, pembelian bahan bakar minyak memiliki pagu anggaran Rp 5 miliar lebih. Namun, berdasarkan audit yang dilakukan BPKP, hasil perhitungan kerugian ada penyimpangan. Akibatnya, negara merugi sebesar Rp 1 miliar lebih. (*)

Editor: Salama Picalouhata
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved