Breaking News:

Wartawan Diusir

Kecam Sikap RR terhadap Jurnalis, PWI Kabupaten Buru Minta BK DPRD Maluku Ambil Tindakan Tegas

Dia menegaskan, dalam segala momen apapun, tidak dibenarkan seseorang menghalangi bahkan melarang wartawan melakukan peliputan, karena sangat bertanga

TribunAmbon.com/Mesya
Kator DPRD Maluku 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Buru turut angkat suara mengecam sikap Ketua dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Richard Rahakbauw, karena telah membentak dan mendesak jurnalis TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy untuk menghapus rekaman video rapat komisi yang digelar terbuka, Jumat (4/6/2021) kemarin.

"Selaku Ketua PWI Buru, mengecam keras tindakan Oknum Anggota DPRD Maluku yang membatasi para Jurnalis melakukan peliputan di kantor DPRD Maluku, karena secara tidak langsung telah mencederai Kebebasan Pers," kata Karateker Ketua PWI Buru, Anto Rada menyikapi tindakan yang dilakukan Richar Rahakbauw terhadap Jurnalis perempuan, Minggu (6/6/2021).

Dia menegaskan, dalam segala momen apapun, tidak dibenarkan seseorang menghalangi bahkan melarang wartawan melakukan peliputan, karena sangat bertangan dengan UU pers.

"Kebebasan pers adalah kemerdekaan Pers yang dijamin dalam UU Pers itu sendiri, yakni pada pasal 2 dan pasal 4, bahkan di pasal 4 ayat 3 sangat jelas menyebutkan pers dalam hal ini setiap pekerja jurnalis berhak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi," jelasnya.

Baca juga: Hapus Hasil Liputan Wartawan, LBH Pers Desak Badan Kehormatan DPRD Maluku Proses Richard Rahakbauw

Karena itu, apa yang dilakukan oknum anggota DPRD Maluku ini jelas sudah melanggar hukum di negara ini," tegas Rada.

Karateker ketua PWI Buru juga menyangkan adanya pemaksaan menghapus rekaman video, bahkan membentak seorang Jurnalis perempuan.

Dia menduga ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi menyangkut penyalahgunaan anggaran, yang sementara dibahas dalam rapat itu.

Rada meminta kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Maluku untuk segera menindak tegas oknum Anggora DPRD Richard Rahakbauw yang dianggap telah melanggar pasal 8 UU Pers No 40/1999 bahwa jurnalis dalam pelaksanaan tugasnya dilindungi hukum.

"Untuk BK DPRD Maluku, agar segera menindak RR sesuai dengan ketentuan hukum," tegasnya.

Halaman
12
Penulis: Andi Papalia
Editor: Adjeng Hatalea
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved