Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Panitia Pengadaan Tanah PLTG Namlea Sebut Pembelian Tanah Hanya Pakai Akta Jual Beli

Pengadaan tanah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 10 megawatt di Namlea, Kabupaten Buru hanya memakai akta jual beli. 

Tanita Pattiasina
Sidang pemeriksaan saksi kasus tipikor PLTG Namlea di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (4/6/2021) siang 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Pengadaan tanah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 10 megawatt di Namlea, Kabupaten Buru hanya memakai akta jual beli. 

Demikian disampaikan panitia pengadaan tanah saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tindak pidana korupsi (Tipikor) kasus PLTG di Pengadilan Negreri Ambon, Jumat (4/6/2021)., Jumat (4/6/2021) siang.

Wakil Ketua Pengadaan Tanah, Aji Setiawan mengatakan pembeliaan tanah tanpa menggunakan bukti sertifikat.

“Ferry Tanaya beri bukti akta jual beli pada saat itu dan belum ada bukti sertifikat,” ungkap Setiawan saat sidang berlangsung.

Baca juga: Sudah Dilarang, Parkir Ganda Masih Diterapkan di 6 Titik Jalanan Kota Ambon

Baca juga: Perbaikan Traffic Light di Jalanan Kota Ambon Butuh Waktu 6 Hari

Baca juga: Ungkap Fanatisme, Pelatih Kepala Jong Ambon FC, Dukung Brazil dan Belanda

Lanjutnya, Badan Pertahanan Nasional (BPN) telah melakukan pengukuran sebelum pembelian tanah dilakukan,

“Waktu itu sudah dilakukan pengukura, dan untuk pengukuran tanah atas nama Ferry Tanaya,” lanjutnya.

“Proses penentuan lokasi PLTMG dilakukan oleh Konsultan, mereka punya skoring lokasi a,b,c mana yang tepat. Untuk objek tanah yang lain saya tidak tahu ada objek lain, karna yg sudah ditentukan konsultan adalah punya ferry,” jelasnya.

Dia menegaskan, melakukan penjualan tanah sesuai dengan prosedur saat ditanyai hakim.

“Tahapan-tahapannya betu. Mulai dari pendataan, peninjauan, investigasi semua dilakukan sesuai tahapan,” ungkapnya.

Pengusahaa Ferry Tanaya dan Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, Abdul Gafur Laitupa menjadi terdakwa dalam kasus ini.

Keduanya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penjualan tanah yang merupakan bekas hak erfpacht sebagaimana tertuang dalam surat metbrief nomor 54 sesuai akte erfpacht nomor 19 tanggal 9 April 1932 seluas 644.000 m2. (*)

Penulis: Tanita Pattiasina
Editor: Salama Picalouhata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved