Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Kejari Buru Sudah Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Timbunan Fiktif RSU Namrole

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru telah memeriksa sekitar 10 saksi terkait kasus kasus dugaan korupsi proyek fiktif tanah timbunan di RSUD Namrole.

Andi Papalia
Kejaksaan Negeri Buru menggelar ekspos kasus penyelundupan merkuri di Kantor Kejari Buru, Jumat (9/4/2021). 

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru telah memeriksa sekitar 10 saksi terkait kasus kasus dugaan korupsi proyek fiktif tanah timbunan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan.

Kasi Barang Bukti , Prasetya Djati Nugraha mengatakan, ada saksi yang pernah diperiksa beberapa kali.

"Sudah 10 saksi diperiksa. Ada saksi baru juga ada saksi lama yang diperiksa. Nanti ada pengembangan pertanyaan yang akan kita berikan," kata Nugraha di Kantor Kejari Buru, Rabu (5/5/2021).

Kemarin, penyidik baru saja memeriksa Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), berinisial D.

"Kemarin, kami memeriksa seorang saksi atau pihak yang terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi protek fiktif tanah timbunan ," kata Nugraha.

Baca juga: Pengemudi Mobil Berplat Nomor Kekaisaran Sunda Nusantara Kelahiran Ambon

Baca juga: Sepakati Kerja Sama, Triadi Sebut Korban Kecelakaan yang Dirawat di RSUP Tak Perlu Bayar

Nugraha mengatakan, pemeriksaan itu dimulai pukul 11:00 WIT hingga 15:00 WIT.

"Pertanyaan yang diberikan kepada saksi, ada 29 pertanyaan," ujar Nugraha.

Dia ditanyai seputar pengeluaran anggaran dan lainnya.

"Pertanyaan diberikan kepada saksi terkait proses pergeseran anggaran, prosedurnya seperti apa, siapa saja yang terlibat, syarat-syarat terpenuhi dalam pergeseran itu bagaimana, hingga sampai dana itu masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)," jelasnya.

Dia menyebut, kasus ini dalam baru naik penyidikan.

"Jadi masih ada pemeriksaan saksi-saksi yang lain," sebutnya.

Pemeriksaan saksi itu dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi.

Sejauh ini Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp 392 juta. (*)

Editor: Salama Picalouhata
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved