Breaking News:

Maluku Terkini

Pendiri Partai Ummat Tak Setuju Provinsi Maluku Jadi Dapil Tunggal

Penetapan Provinsi Maluku sebagai salah satu Daerah Pemilihan (Dapil) tunggal dianggap tak adil.

Mesya Marasabessy
Salah satu pendiri Partai Ummat, Abdul Muthalib Tuanaya. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Penetapan Provinsi Maluku sebagai salah satu Daerah Pemilihan (Dapil) tunggal dianggap tak adil.

Hal ini disampaikan salah satu pendiri Partai Ummat, Abdul Muthalib Tuanaya yang mengaku perlu adanya persatuan dari seluruh partai politik yang ada di Maluku untuk menyuarakan permasalahan ini.

"Dengan kebijakan tersebut, otomatis itu tindakan ketidakadilan terhadap Maluku sendiri," kata Abdul Muthalib Tuanaya kepada wartawan, Kamis (5/5/2021) pagi.

Dia melanjutkan, jika hanya menjadi dapil tunggal dalam pileg, kuota untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hanya empat, tidak bisa lebih.

"Maka dari itu saya minta untuk bisa terciptanya keadilan khususnya kita di Maluku bisa dibikin menjadi dua dapil," ucapnya.

Mantan Wakil Bendahara DPP PAN itu menuturkan, jika Maluku bisa dibuat menjadi dua dapil, bisa dengan menggunakan cara pembagian seperti empat kabupaten di Maluku Tenggara Raya jadi satu dapil. Yang berarti mereka dapat menemui tiga kursi di DPR RI.

Baca juga: Penumpang Rute Tulehu-Masohi dan Tulehu-Saparua Siap-siap Kena Tes Acak Rapid Antigen

Baca juga: Ajukan Penangguhan Penahanan, Ketua Granat Siap Jadi Penjamin Pengusaha Ferry Tanaya

Baca juga: Syahbandar Pelabuhan Amahai Akan Bangun Posko Penyekatan di Dua Lokasi

Selain itu, untuk Kabupaten/Kota lainnya seperti Buru, Kota Ambon, hingga Seram bisa dibuat jadi satu dapil DPR RI lagi.

Sehingga total untuk Maluku secara keseluruhan bisa memiliki tujuh anggota DPR RI.

"Karena jika sistem ini, di Jakarta tidak mau berpihak, sampai kiamat pun anggota DPR RI itu hanya empat. Dan saya jamin Pulau Buano, Pulau Kelang, Pulau Ambalau dan pulau-pulau kecil lainnya di Maluku dengan kondisi geografis yang berbeda, tentu tidak pernah akan dikunjungi oleh anggota DPR karena tidak punya waktu untuk kesana, " tuturnya.

Pria yang kerap disapa Bang Oni itu mengungkapkan, dari Partai Ummat ini sifatnya untuk memberikan konsep-konsep pemikiran saja. Namun untuk berjuang agar aspirasi ini bisa lolos di Jakarta tentu semua stakeholder di Maluku ini harus menyatu.

Stakeholder yang dimaksud yakni semua partai politik yang ada di Maluku serta dipimpin oleh Gubernur Maluku Murad Ismail yang notabenenya adalah Ketua DPD PDI-P tentu tuntutan ini bisa dipertimbangkan demi terciptanya kebutuhan keadilan di Maluku.

"Tapi saya optimis, kalau semua Partai ini mau satu suara untuk menyuarakan masalah ini dengan gubernur kita yang sekarang yang memang saya paham persis beliau punya karakter keberpihakan yang jelas untuk Maluku dan sifatnya yang tanpa banyak bicara tapi bisa langsung eksekusi," ujar Bang Oni.

Selain itu, Mantan Pembina Wilayah PAN Provinsi Maluku dan Maluku Utara juga menambahkan, yang jadi konten penting sesuai dengan tagline Partai Ummat yakni lawan kezaliman tegakan keadilan ini tentu masih sangat cocok dan relevan sekali dengan kondisi Maluku saat ini.

"Yang pasti kehadiran Partai Ummat di Maluku ini kita akan setia mengawali dan mendampingi proses perjuangan secara bersama-sama dan insya Allah 2024 nanti kita akan menikmati hasil dari perjuangan ini," tandasnya. (*)

Penulis: Mesya Marasabessy
Editor: Salama Picalouhata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved