Breaking News:

Denny Siregar Komentari Kabar Novel Baswedan yang Tidak Lulus Tes Kebangsaan

Tes Wawasan Kebangsaan menjadi bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Novel Baswedan Raih Penghargaan Antikorupsi 

Itu karena UU lama yang memposisikan KPK sebagai lembaga istimewa.

Mereka gada pengawas, dan pegawai disana seperti raja tidak tersentuh hukum.

Karena KPK sudah jadi "lembaga politik" itulah, Jokowi kemudian memerintahkan untuk merevisi UU KPK, yang sudah pasti ditolak mereka.

Isu yang Taliban bangun adalah "Jokowi melemahkan KPK".

Tapi revisi jalan terus meski terjadi penolakan dimana2.

Dan akhirnya KPK ada di bawah Presiden dan harus mengikuti aturan negara.

Salah satu aturan itu adalah pegawai KPK berubah jadi ASN.

Dan untuk menjadi ASN mereka harus ikuti tes wawasan kebangsaan dan program anti radikalisme.

Inilah yang bikin heboh dari kemarin..

Dari hasil tes itu, kabarnya 75 orang gak lolos. Da salah satunya Novel Baswedan.

Padahal pertanyaannya pasti mirip dulu pelajaran PMP, tapi kenapa mereka bisa gak lolos ?

Sarang Taliban didalam KPK sedang diobrak abrik pemerintah.

Dan seperti biasa, mereka menggunakan media seperti T**** untuk playing victim dgn framing bahwa KPK sekarang dilemahkan, dikebiri dan mau dihancurkan..

Jika para pegawai sudah menjadi ASN, maka wadah pegawai KPK bubar dgn sendirinya.

Tidak boleh ada wadah lain selain yang sudah ditentukan negara. Ngamuk ? Silahkan. Mewek ? Monggo, boss.

Anda pegawai negara, harus ikut aturan negara..

Yang jadi pertanyaan saya, kemana Novel jika sudah tidak lagi di KPK ?

Ya kemana lagi. Merapatlah beliau ke saudaranya. Jadi tim TGUPP kayak Bambang disana, sekaligus mengacak2 apa yang bisa diacak..

Seruput kopinya ??

Upss, puasa.. (emoji)"

Diketahui, pada 2018 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto sebagai Ketua Komite Pencegahan Korupsi.

Komite ini merupakan bagian dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang pencegahan korupsi.

Anies kala itu langsung menyapa Bambang dan anggota lainnya begitu mengumumkan pembentukan Komite Pencegahan Korupsi ini.

"Yang kami hormati Ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta Bapak Bambang Widjojanto dan para anggota Komite Pencegahan Korupsi Jakarta Bapak Oegroseno, Nursyahbani Katjasungkana, Muhammad Yusuf, Tatak Ujiyati," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/1/2018).

BENARKAH NOVEL BASWEDAN TIDAK LOLOS?

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Cahya Hardianto Harefa menyebut hasil penilaian assesment Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai lembaga antirasuah itu masih tersegel.

"Saat ini hasil penilaian assesment TWK tersebut masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK," kata Cahya dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).

Cahya menambahkan secara kelembagaan kini KPK tunduk pada peraturan terkait pengalihan pegawai untuk alih status menjadi ASN.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rencananya, hasil ini akan diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi.

"Dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," tambahnya.

Cahya pun menyebut pada tanggal 27 April 2021 bertempat di Kementerian PANRB, KPK telah menerima hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara.

Hasil tersebut, kata Cahya, merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti asesmen tes yang merupakan syarat pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN.

Hal itu, dilakukan sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

"Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," ucap Cahya.

PERALIHAN PEGAWAI KPK JADI PNS

Dilansir dari Kompas.com, peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN adalah imbas dari adanya revisi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Isinya menyebut bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. Adapun peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN adalah imbas dari adanya revisi Undang-Undang KPK tersebut.

Selain itu, dalam Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disebut pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengimplementasikannya juga diperlukan peraturan teknis, yaitu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

KPK pun bekerja sama dengan BKN menggelar asesmen wawasan kebangsaan atau tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi seluruh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap KPK yang menjadi salah satu rangkaian proses alih status tersebut.

Adapun materi dalam asesmen wawasan kebangsaan, yaitu integritas berbangsa untuk menilai konsistensi perilaku pegawai apakah sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, netralitas ASN untuk menilai ketidakberpihakan pegawai pada segala bentuk pengaruh manapun dan pihak siapapun.

Terakhir, antiradikalisme untuk menilai kesetiaan pegawai terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.

Pimpinan KPK juga telah berkomitmen bahwa semua pegawai KPK telah menjadi ASN pada 1 Juni 2021 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. 

(Tribun-timur.com/ Sakinah Sudin/ Kompas.com/ Irfan Kamil/TribunPalu.com)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Ke Mana Novel Baswedan Jika Tak Lagi di KPK, DS: Merapat ke Saudaranya, Jadi Tim TGUPP Kayak Bambang

Editor: sinatrya tyas puspita
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved