Breaking News:

Maluku Terkini

Dokumen LKPJ Gubernur Maluku Cacat Administrasi, Teru

Dokumen Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku tahun 2020 dianggap cacat administrasi.

Mesya Marasabessy
Ketua Pansus DPRD Maluku, Anos Yeremias saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (4/5/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Dokumen Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku tahun 2020 dianggap cacat administrasi.

Wakil Ketua Pansus DPRD Maluku, Anos Yeremias mengatakan dokumen itu tidak mengikuti format Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 18 tahun 2020.

"Saya sudah sampaikan kemarin saat rapat pansus kalau dokumennya cacat," kata Yeremias kepada wartawan, Selasa (4/5/2021) sore.

Baca juga: Syahbandar Amahai Akan Bangun Posko Pantauan Mudik di Pelabuhan Kapal Cepat dan Ferry

Baca juga: Tak Ditemui Anggota DPRD Maluku Tengah, Massa Rusak Fasilitas Kantor dan Nyaris Baku Hantam

Format yang dimaksud, lanjut dia, tidak dicantumkannya capaian indikator utama daerah provinsi Maluku dalam dokumen LKPJ itu.

"Jadi sulit bagi kita untuk menilai pencapaian- pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi target RPJMD," tutur dia.

Yeremias melanjutkan, keterangan dalam dokumen LKPJ itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Baca juga: Jelang Penutupan Penuh Jalur Mudik, Pelabuhan Ferry Galala Dibanjiri Calon Pemudik

Baca juga: Ferry Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa Jalani Sidang Dakwaan Kasus Korupsi PLTG Namlea

 

"Terutama pada kelompok OPD PUPR  itu banyak nomenklatur yang dilakukan penjabarannya secara gelondongan. Tidak ada perincian capaian kinerja anggaran per item yang bisa dipahami apalagi dokumennya setebal ini," ungkapnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, adapun dalam pembahasan LKPJ itu, konten dan berbagai alasan kebijakan keuangan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam kondisi pandemi Covid-19 adalah karena persoalan persebarannya.

Namun dasar hukum penyusunan LKPJ ini tidak satupun mendasari atas berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait Covid-19.

"Jadi saya rekomendasikan untuk memasukkan beberapa aturan yang terkait dengan Covid-19 untuk melengkapi dasar hukum penyusunan LKPJ ini supaya bisa dibicarakan selanjutnya," tandas Yeremias. (*)

Penulis: Mesya Marasabessy
Editor: Salama Picalouhata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved