Breaking News:

Kasus Korupsi di Maluku

Kejari Buru Batal Periksa Pemilik Toko di Bandung Terkait Kasus Korupsi Pakaian Linmas

Pihak Kejaksaan Negeri Buru menunda pemeriksaan saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi Perlengkapan dan Pakaian Dinas Satpol PP Bursel.

Penulis: Andi Papalia | Editor: Salama Picalouhata
TribunAmbon.com/ Andi Papalia
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, Muhtadi 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM – Pihak Kejaksaan Negeri Buru menunda pemeriksaan saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi Perlengkapan dan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Buru Selatan (Bursel), Tahun 2015-2019.

Pemeriksaan terhadap pemilik toko pakaian di bandung itu mesti ditunda lantaran pembatasan trasnportasi menjelang mudik lebaran.

"Rencana pemeriksaan dalam minggu ini dibatalkan karena transportasi kita sangat dibatasi. Jadi belum bisa," kata Kajari Buru Muhtadi saat dikonfirmasi TribunAmbon.com melalui telepon, Minggu (2/5/2021).

Meski begitu, pihaknya sudah mengagendakan pemeriksaan saksi kunci dalam kasus yang melibatkan Kasatpol PP, Asnawy Gay itu.

Katanya, pemeriksaan akan dilakukan setelah lebaran Idul Fitri 1442 Hijriyah.

"Insya Allah pemeriksaan saksi akan dilakukan setelah libur lebaran. Itupun tergantung sikon, kalau kendaraan sudah kembali normal," ujar Muhtadi.

Baca juga: Alumni Jurusan Kelautan, Yusuf Wally Sebut Fenomena Ikan Muncul di Batu Merah Bukan Pertanda Bencana

Baca juga: Heboh, Ikan Bubara Muncul di Sungai Batu Merah, Kejadian Ini Bikin Warga Cemas

Muhtadi mengungkapkan, pemeriksaan terhadapnya harus tetap dilakukan karena dia merupakan saksi kunci.

Pemilik toko yang tak disebutkan namanya itu yang menerima pesanan baju linmas langsung dari Kasatpol PP.

"Dia ini sebagai vendor dan juga saksi kunci, untuk bisa mengetahui apakah ada penambahan kerugian keuangan negara," jelasnya.

Katanya, kejaksaan serius mencari orang yang telah menimbulkan kerugian negara dalam perkara tersebut.

Dia menjelaskan, untuk menetapkan tersangka, pihaknya perlu mengetahui apakah ada perbuatan melawan hukum atau menimbulkan kerugian negara.

Dugaan tindak pidana korupsi baju Linmas Satpol PP ini, ditaksir merugikan negara sebesar Rp 400 juta.

Pakaian dinas yang pengadaannya dibiayai dengan APBD Kabupaten Bursel, seharusnya dibagikan secara gratis kepada puluhan anggota Satpol PP sejak tahun 2015-2019. Namun, dalam prakteknya, malah dijual lagi ke anggota Satpol PP. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved