Breaking News:

Kasus PLTG Namlea

Kronologi Pengusaha Ferry Tanaya Jadi Tersangka Korupsi: Gara-gara Jual Tanahnya ke PLN Maluku

Ferry Tanaya terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Gas Namlea.

TribunAmbon.com/Salama
MALUKU - Pengusaha Ferry Tanaya kembali dite¬¬tapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 10 megawatt di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM –  Ferry Tanaya, pemilik lahan seluas 48.645,5 meter persegi terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Gas Namlea.

Dia terlibat kasus korupsi lantaran menjual lahan miliknya kepada PT. PLN Unit Induk Maluku pada tahun 2016.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega mengatakan lahan yang dibeli Tanaya itu merupakan tanah erfpacht sehingga dia tidak sah menerima ganti rugi sejumlah Rp 6.081.722.920.

“FT tidak memiliki hak untuk menerima ganti rugi atas tanah tersebut seluas 48.645,5 meter persegi itu,” kata Rorogo kepada wartawan di Aula Kejati Maluku, Selasa (27/4/2021) lalu.

Baca juga: Kunjungi Garut, Wakil Rakyat Kota Ambon Beri Hadiah Obat Tangkal Corona

Rorogo mengatakan, tanah tersebut merupakan tanah erfpacht dengan pemegang hak tanah atas nama Zadrach Wakano.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rorogo Zega saat konferensi pers di Kantor Kejati Maluku, Rabu (10/3/20210).
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Rorogo Zega saat konferensi pers di Kantor Kejati Maluku, Rabu (10/3/20210). (TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina)

Ferry Tanaya membeli tanah tersebut dari ahli waris yakni A. Wakano usai sepeninggalannya Zadrach Wakano.

“Pemegang hak erfpacht ini adalah Wakano. Almarhum meninggal pada 28 oktober 1981, selanjutnya pada tanggal 7 agustus 1985 dibuat transaksi antara anaknya kepada Tanaya. Jadi yang menjual belikan tanah ke pemilikan ini kepada Tanayaadalah ahli warisnya sebagaimana tertuang pada akta jual beli nomor 14 tahun 1985 di hadapan doktorandus Urada selaku kepala wilayah kecamatan Buru,” jelasnya.

Rorogo menambahkan, setelah meninggal pemegang hak yakni Zadrach Wakanno maka selesailah disitu hak erfpacht itu.

Baca juga: Begini Ketentuan Mudik Menurut Satgas Covid 19 Kota Ambon

Menurutnya, tanah tersebut hanya bisa dikonversi pemegang hak, bukan orang lain.

Lanjutnya, oleh karena transaksi dijual atas tanah hak erfpacht tersebut telah melampaui jangka waktu konversi hak barat meskipun zadrach wakano masih hidup maka ada batas waktu untuk mengkonversi tanah tersebut tanggal 24 september 1980.

Penghitungan tersebut dihitung dari berlaku dari UU Pokok Agraria tahun 1960 maka 20 tahun setelah berlaku UU Agraria diberikan kepada pemegang hak untuk mengkonversi tanah tersebut menjadi hak-hak sesuai dengan KUHPerdata yaitu hak usaha dan lainnya tapi itu hanya pemegang hak, tidak boleh diluar.

“Setelah Zadrach Wakanno meninggal maka tidak ada orang lagi yang mengkonversi tanah tersebut sehingga tersebut adalah dikuasai langsung oleh Negara,”

Baca juga: Warga yang Ingin Mudik Sudah Validasi Surat Rapid Test di Pelabuhan Ferry Galala

Rorogo menyatakan dengan demikian pembelian tanah oleh Tanaya tidak sah dimata hukum.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved