Breaking News:

Hutan Sabuai

Sudah Diambil Alih Jaksa, Penyidikan Tambahan Kasus Hutan Adat Sabuai Akan Dilakukan Selama 20 Hari

Batas penyidikan tambahan itu berlangsung hingga 14 mei 2021 mendatang.

Tanita Pattiasina
Konferensi Pers Kejaksaan Tinggi Maluku bersama Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Namlea terkait kasus PLTG Namlea di Aula Kejati Maluku, Senin (26/4/2021) sore. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Penyidik akan melakukan penyidikan tambahan kasus illegal logging atau pembalakan liar di Hutan Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur.

“Saat ini tengah dilakukan penyidikan tambahan dan bila sudah lengkap bisa dilimpahkan ke pengadilan," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (26/4/2021).

Dirinya menyebut, pihaknya mengambil alih penyidikan tambahan lantaran ada kendala dari penyidik PPNS Satgas Gakum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua.

Lanjutnya, penyidik akan melakukan penyidikan tambahan selama 20 hari dan diperpanjang lagi 30 hari.

Batas penyidikan tambahan itu berlangsung hingga 14 mei 2021 mendatang.

Baca juga: Warga Namlea dan Masohi Dilarang Mudik, Umasugi dan Tuasikal Bakal Tutup Jalur

Baca juga: Murad Perbolehkan Mudik, ASDP Ambon Hanya Layani Logistik dan Hentikan  Sementara Penjualan Tiket

Kasus ini sempat tertunda karena setengah dari barang bukti (BB) hilang.

Dugaan penyerobotan hutan yang dilakukan CV SBM di Desa Sabuai naik status ke tahap penyidikan tahun lalu.

Imanuel alias Yongki Qiuedarusman sebagai pelaksana tugas CV SBM di lapangan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pemerintah Kabupaten SBT melalui Dinas Pertanian telah mencabut izin perkebunan pala milik CV SBM.

Kepala Dinas Pertanian SBT Hasan Kelian mengaku, izin yang dikeluarkan pihaknya sejak Maret 2018 lalu, dan akan berakhir pada bulan ini.

Walaupun izinnya tinggal beberapa hari akan berakhir, namun pihaknya lebih dulu mencabut izin tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Sadli Ie juga telah menyurati pimpinan CV SBM untuk menghentikan kegiatan penebangan. Surat Nomor 522.3-Mal/187/2020 tertanggal 24 Februari 2020 perihal penghentian kegiatan penebangan itu, ditandatangani oleh Sadli Ie.

Dalam surat itu disebutkan, penghentian kegiatan penebangan menindaklanjuti hasil rapat kerja DPRD Provinsi Maluku pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2020, menyusul tuntutan masyarakat melalui Gerakan Save Sabuai. (*)

Penulis: Tanita Pattiasina
Editor: Salama Picalouhata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved