Breaking News:

Kasus Korupsi

Jaksa Ajukan Banding Putusan Korupsi ADD Kades Fattolo

Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Kepala Desa Administratif Fattolo

TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa Kepala Desa Administratif Fattolo, Abdulah Refra.

“Jadi tadi baru kita terima informasi dari jaksa, bahwa jaksa banding putusan klien kami,” kata Penasihat Hukum terdakwa, Dominggus Huliselan di Pengadilan Negeri Ambon.

Dia menuturkan, jaksa berpendapat putusan yang diberikan atas kasus alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Fatollo Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur itu ringan dibanding tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sedangkan Majelis Hakim, Jenny Tulak cs memutuskan pidana penjara selama 3,6 tahun.

“Selain alasan putusan hakim ringan, majelis hakim juga menyatakan dakwaan primer tidak terbukti sedangkan terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan subsider,” lanjutnya.

Dia menjelaskan, sesuai fakta persidangan, perbuatan terdakwa merupakan penyalahgunaan kewenangan sedangkan JPU berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primer atau pasal 2 UU tipikor.

Mengenai banding yang dilakukan Kejari SBT, pihaknya akan tetap akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Baca juga: Kasatpol PP Buru Beli Sendiri Baju Linmas di Bandung, Pemiliknya Diperiksa Jaksa Minggu Ini

Baca juga: Warga Namlea dan Masohi Dilarang Mudik, Umasugi dan Tuasikal Bakal Tutup Jalur

 “Tugas kami hanya mencari jalan untuk meringankan hukuman klien, jadi tetap kami hormati proses hukum yang sedang berjalan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Abdullah Refra merupakan Mantan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Fattolo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.

JPU dalam dakwaannya mengatakan terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2016 Negeri Administratif Fattolo Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Saat itu dana yang dicairkan sebanyak Rp 700 juta lebih.

Terdakwa melakukan markup maupun fiktif ADD sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp 384.229.000. (*)

Penulis: Tanita Pattiasina
Editor: Fandi Wattimena
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved