Breaking News:

Ambon Hari Ini

Tak Ada Izin, Sejumlah Sumur Bor untuk Usaha di Ambon Bakal Ditutup

Aturan itu telah diatur dalam Peraturan Walikota nomor 5 Tahun 2019 tentang Pajak Air bawah Tanah dan Peraturan Gubernur nomor 10 Tahun 2020.

TribunAmbon.com/ Mesya Marasabessy
Rapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Kamis (22/4/2021) siang. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Pemanfaatan air tanpa izin dengan menggunakan sumur bor, sejumlah tempat usaha bakal ditutup Pemerintah Kota Ambon.

"Aturan  itu kan sudah jelas, setiap usaha yang memanfaatkan air bawah tanah dengan mendirikan sumur bor itu harus punya izin," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Fauzan Chotib usai mengikuti rapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Kamis (22/4/2021) siang.

Katanya, aturan itu telah diatur dalam Peraturan Walikota nomor 5 Tahun 2019 tentang Pajak Air bawah Tanah dan Peraturan Gubernur nomor 10 Tahun 2020 tentang Nilai Perolehan Air Bawah Tanah Kota Ambon.

Dia menjelaskan, ada dua izin yang harus dimiliki para pelaku usaha yakni izin pengeboran dan izin pemanfaatan.

Kenyataannya, banyak dari pelaku usaha yang memanfaatkan air bawah tanah namun tidak memiliki kedua izin yang telah ditentukan tersebut.

"Kalau aturan ini semua sudah dipenuhi tentu kita akan rekomendasikan untuk bisa dibor membuat sumur agar dan menjadi sumber penghasilan usaha, tapi kalau tidak dipenuhi persyaratan itu tentu saja tidak bisa," ungkapnya.

Baca juga: Anna Latuconsina Puji Langkah Kemenhub Refocusing Anggaran Rp 33 Triliun, Maluku Ikut Dapat Jatah

Baca juga: Anggaran Kemenhub Dipotong Rp 33 Triliun Gara-gara Corona, Maluku Dapat Jatah Rp 700 Juta

Dia menerangkan, jika semua izin sudah dilengkapi tentu sangat mempermudah proses perizinan sumur bor bagi pelaku usaha.

Untuk itu, ESDM memberikan solusi kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sumur bor tapi belum punya izin.

Yakni, pemutihan, namun hal itu masih diusulkan DPRD ke pemerintah pusat. Dan solusi lainnya, yakni mengadakan pengeboran baru.

Sedangkan sumur bor yang sudah ada sebelumnya itu dijadikan sebagai sumur resapan untuk konservasi.

"Jadi mereka bisa mengajukan permohonan pengeboran yang baru dengan penuhi segala persyaratan baru kita keluarkan rekomendasi baru untuk dibor dan sumur yang sudah terlanjur ada tapi tidak memiliki izin itu dibuat jadi sumur resapan untuk konservasi," tandas Kadis.

Untuk diketahui, turut diundang dalam rapat tersebut pengurus dan ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), manager Citra Land dan Manager PT Pelindo dimana mereka sebagai para pelaku usaha yang memanfaatkan air bawah tanah dengan mendirikan sumur bor tanpa memiliki izin dari pemerintah.  (*)

Penulis: Mesya Marasabessy
Editor: Fandi Wattimena
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved