Breaking News:

Kasus Korupsi PLTG Namlea

Jaksa Nyatakan Berkas Pengusaha Ferry Tanaya dalam Kasus PLTG Namlea Sudah Lengkap

Selanjutnya, tinggal menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua dari penyidik ke penuntut Umum.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Salama Picalouhata
TribunAmbon.com/Salama
MALUKU - Pengusaha Ferry Tanaya kembali dite¬¬tapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 10 megawatt di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kejaksaan Tinggi Negeri Maluku menyatakan berkas perkara pengusaha Ferry Tanaya dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 10 megawatt di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku sudah lengkap.

“Berkas Perkara setelah diteliti oleh penuntut umum dinyatakan sudah lengkap,” ungkap Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada TribunAmbon.com melalui WhatsApp, Selasa (20/4/2021).

Selanjutnya, tinggal menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua dari penyidik ke penuntut Umum.

“Selanjutnya tentu menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dari penyidik ke penuntut umum,” tambahnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Januari 2021 lalu, Ferry Tanaya sempat mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Namun, Hakim tunggal Adhi Adha memutuskan permohonan tersebut ditolak dan statusnya sebagai tersangka kembali sah.

"Mengadili, menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya," kata hakim tunggal Andi Adha membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (2/3/2021).

Kronologis Kasus PLTG Namlea

Kasus ini bermula dari PLN yang membeli lahan seluas 48.645, 50 hektar di kawasan Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru milik Ferry Tanaya.

Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan PLTG 10 megawatt.
Untuk diketahui, proyek PLTG 10 megawatt adalah program nasional yang diperuntukkan untuk tujuh wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupa­ten Buru.

Sesuai nilai jual objek pajak (NJOP), harga lahan itu hanya Rp 36.000 per meter2.

Namun, diduga ada kongkalikong antara Ferry Tanaya, pihak PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang saat itu dipimpin Didik Sumardi dan oknum BPN Kabupaten Buru untuk menggelembungkan harganya.

Sehingga, uang negara sebesar Rp.6.401.813.600 berhasil digerogoti.

Berdasarkan hasil audit, kasus ini merugikan negara lebih dari Rp 6 miliar. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved