Breaking News:

Kartu Prakerja

Hasil Survei: Program Kartu Prakerja Dinilai Tidak Tepat Sasaran Sekaligus Tidak Efektif

Masyarakat menilai program Kartu Prakerja dinilai tidak tepat sasaran sekaligus tidak efektif.

prakerja.go.id
Ilustrasi Kartu Prakerja dari website prakerja.go.id. 

TRIBUNAMBON.COM - Program Kartu Prakerja dinilai tidak tepat sasaran sekaligus tidak efektif.

Hal itu berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) terkait program-program pemerintah yang berjalan di masa pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyatakan, hanya 23 persen masyarakat yang menilai program Kartu Prakerja tepat sasaran.

"Program Prakerja juga cukup mengkahwatirkan karena hanya 23 persen yang menyatakan tepat sasaran, kemudiam 32 persen menyatakan efektif," kata Dedi dalam diskusi Polemik bertajuk 'Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024' secara daring, Sabtu (10/4/2021).

"Berarti program Prakerja itu sudah dianggap tidak tepat sasaran sekaligus dianggap juga tidak efektif yaitu sebesar 44 persen menyatakan tidak efektif," lanjutnya.

Untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), hanya 29,9 persen masyarakat yang menyatakan bahwa BLT itu tepat sasaran.

Baca juga: Diduga Terlibat Jaringan Narkoba, Nasib Dua Oknum Sipir Ditentukan Besok

Baca juga: Penyidik Kejari Buru Serahkan Tiga Tersangka yang Bawa 70 Kilo Lebih Merkuri Pesanan Orang Tangerang

Sementara 51,3 persen menyatakan tidak tepat, kemudian 59 persen menyatakan efektif.

"Artinya bantuan tunai meskipun dianggap tidak tepat sasaran tapi itu dianggap efektif karena penerimanya bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Dedi melanjutkan, berdasarkan survei IPO, 61,7 persen masyarakat menilai program pembagian sembako tepat sasaran, tetapi 63 persen ini juga menganggap tidak tepat sasaran.

Sementara itu, 68,1 persen responden yang menyatakan program jaring pengaman sosial rawan korupsi.

Kemudian 51 persen menyatakan jaring pengaman sosial tidak siginifkan membantu.

"Artinya mereka menerima tetapi tidak cukup membantu kemudian 54,7 persen beranggapan pemilihan penerima bantuan tidka transparan dan terbuka, ini juga persoalan," kata Dedi.

"Saya kira kementerian-kementerian yang menugasi pendataan hal-hal semacam ini saya kira sangat layak sekali kalau kemudian harus dievaluasi," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved