Breaking News:

Korupsi Dana Desa

Tiga Terdakwa Korupsi Dana Desa Rp. 215 Juta Dituntut 4 Tahun Penjara

Tiga pejabat Negeri Karlutukara itu juga didenda Rp. 50 juta subsider tiga bulan, serta membayar uang pengganti saebsar Rp. 215 juta.

TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Salama Picalouhata

Ambon, TRIBUNAMBON.COM – Tiga terdakwa kasus penyalahgunaan dana desa dituntut empat tahun penjara.

Mereka adalah Eks Raja Negeri Karlutukara Kabupaten Maluku Tengah, Matheos Erbabley alias Theo, Hengky Aliputy selaku bendahara negeri dan Hengky Rumawagtine, sekertaris di negeri itu.

Tiga pejabat Negeri Karlutukara itu juga didenda Rp. 50 juta subsider tiga bulan, serta membayar uang pengganti saebsar Rp. 215 juta.

”Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ucap JPU Asmin Hamja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Ambon, Senin (5/4/2021).

JPU menilai perbuatan ketiganya, tidak  mendukung program pemerintah dalam menuntaskan kasus korupsi.

Mereka dianggap melanggar pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanajo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa ketiganya secara sepihak mencairkan dana desa, tanpa melibatkan badan saniri negeri. Padahal dana desa harus dilakukan sesuai dengan permusyawaratan.

Baca juga: Nelayan di Ambon Harus Punya ‘SIM’ untuk Berlayar

Baca juga: Rabu Pekan Ini, 85 Calon Jemaah Haji Maluku Tengah Disuntik Vaksin

Hal itu diketahui, karena pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada berita acara musyawarah antara pejabat pemerintahan negeri dan perangkat dengan saniri negeri Karlutukara Kecamatan Seram Utara Barat.

Para terdakwa memiliki uang yang bersumber dari dana desa dan mereka tidak mencatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu. Juga tidak ada bukti penyerahan uang tersebut karena mereka belum mengetahui terkait administrasi keuangan negeri.

Selain itu, tidak ada bukti realisasi penggunaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa, sehingga terjadi penggelembungan harga barang.

Para terdakwa juga membuat mark up harga belanja pada kuitansi dan nota belanja dan membuat kuitansi dan nota belanja yang belum tertulis jumlah uang kepada para penerima untuk tanda tangan.

Sesuai RAB, uang itu harusnya dilakukan untuk pembangunan jalan setapak sepanjang 300 m pembangunan sarana dan prasarana serta pembangunan jalan tani. Namun pekerjaan itu tidak selesai. (*)

Penulis: Salama Picalouhata
Editor: Fandi Wattimena
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved