Breaking News:

RSUP dr J Leimena Pecat Karyawan

Sepekan Diresmikan Presiden Jokowi, Manajeman RSUP dr. J. Leimena Pecat Dua Karyawan

Pengaduan dilakukan lantaran pihak rumah sakit melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai sepihak.

Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng
Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Maluku, Kasrul Selang menyebutkan, rencananya RSUP Dr. J. Leimena akan dijadikan sebagai RS rujukan pasien covid-19 dan akan digunakan pada Senin mendatang. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Sepekan setelah diresmikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Manajemen Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) dr. J. Leimena diadukan karyawannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Ambon.

Pengaduan dilakukan lantaran pihak rumah sakit melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai sepihak.

Kedua karyawan itu, yakni Wita Wally dan Nurlela Lestaluhu yang bekerja di bagian administrasi.

“Tidak tahu alasannya apa, tiba-tiba kami dilayangkan surat pemecatan dari pihak rumah sakit,” kata Wita Wally kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Kamis (1/4/2021) pagi.

Dijelaskan, dalam surat PKH itu disebutkan evaluasi kinerja kedua karyawan yang dinilai tidak baik, karena tidak ada peningkatan dan perbaikan kinerja dalam pekerjaan.

Padahal menurutnya, mereka sudah bekerja dengan baik sesuai tupoksi sehingga alasan pemecatan tidak berdasar.

Lanjutnya, PHK dilakukan tidak sesuai mekanisme, karena tidak ada surat peringatan terlebih dahulu.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Covid-19, Jokowi Harap RSUP Leimena Bisa Layani Indonesia Timur

Selain itu, juga  tidak ada penilaian tahunan berupa evaluasi kerja sebagai bahan pertimbangan untuk lanjut atau tidak terhadap kontrak kerja mereka.

“SK lanjutan kami sudah keluar, tapi sekarang kita malah dievaluasi dan bilang kalau kinerja kita tidak baik, padahal kalau mau evaluasi seharusnya dari Desember lalu,” tutur Wita.

Menanggapi pemecatan itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Zeth Pormes meminta Direktur RSUP dr. J. Leimena untuk menarik surat keputusan PHK atas kedua karyawan itu.

Serupa dengan karyawan tersebut, Pormes juga menilai, pemecatan tidak sesuai prosedur.

“Saya minta kepada direktur yang terhormat, agar menarik surat pemecatan sepihak terhadap dua karyawan itu,” kata Zeth Pormes kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Ambon, Kamis. (*)

Penulis: Mesya Marasabessy
Editor: Fandi Wattimena
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved