Breaking News:

Ambon Hari Ini

Setelah Waas, Kini Loppies Pimpin Negeri Hatalai

Pemilihan Raja Hatalai telah melewati proses panjang hingga melahirkan produk hukum berupa Peraturan Negeri (Perneg) tentang Mata Rumah Parentah.

TribunAmbon.com/ Tanita Pattiasina
Pelantikan Raja Hatalai, Kecamatan Leitimur Selatan periode 2021-2027, Richard Loppies oleh Wakil Wali Kota Ambon, Syarief Hadler di Balai Kota Ambon, Selasa (30/3/2021) 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Richard Hendry Loppies akhirnya dilantik menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Hatalai periode 2021-2027 di Balai Kota Ambon,  Selasa (30/3/2021).

Setelah sebelumnya Dominggus Waas menduduki penjabat kepala pemerintahan Negeri Hatalai.

Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler menjelaskan pemilihan Raja Hatalai telah melewati proses panjang hingga melahirkan produk hukum berupa Peraturan Negeri (Perneg) tentang Mata Rumah Parentah.

“Selanjutnya lewat proses demokrasi, rancangan Perneg ini disampaikan kepada kepala pemerintahan kota Ambon, dievaluasi, dan mendapat persetujuan, barulah ditetapkan dan diundangkan di negeri yang bersangkutan, kemudian sosialisasi dan seleksi guna mendapatkan figur calon pemimpin dari mata rumah parentah,” katanya.

Hadler menjelaskan hadirnya Raja selaku kepala pemerintahan negeri semakin menunjukan eksistensi negeri dan kearifan lokal secara turun temurun.

“Adat yang direpresentasikan dengan baileo, batu pamali, teon, mata rumah parentah, silsilah garis keturunan, kini dilengkapi dengan kehadiran raja atau kepala pemerintahan, sehingga semakin menunjukan eksistensi negeri dan kearifan lokal secara turun temurun,” tambahnya.

Baca juga: Dilantik Jadi Raja Negeri Ema, Ini Harapan Janse Leimena 

Baca juga: Resmikan Saniri dan BPD Sejumlah Negeri, Wali Kota Ambon: Saniri dan Raja punya Kedudukan Sama

Lanjutnya, bila ada kelompok adat maupun masyarakat negeri yang merasa terabaikan hak dan belum terakomodir melalui Perneg tentang mata rumah parentah maka dapat mengajukan tuntutan lewat jalur hukum.

“Bila terjadi demikian, maka pemerintah pemerintah kota Ambon memposisikan diri pada kapasitas hukum dan akan menghormati keputusan hukum yang bersifat tetap atau inkracht,” katanya.

Ia menghimbau Saniri Negeri untuk dapat mendudukan fakta sejarah atas garis keturunan atau mata rumah yang berhak memimpin dan menjalankan pemerintahan.

“Pemerintah negeri sebagai acuan normatif jika terdapat lebih dari satu mata rumah parentah agar dapat terbuka, baik untuk melakukan konsensus secara bergiliran, ataupun dapat juga berakhir dengan proses pemilihan yang melibatkan seluruh masyarakat negeri adat,” tegasnya. (*)

Penulis: Tanita Pattiasina
Editor: Fandi Wattimena
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved