Breaking News:

Kasus Korupsi Dana Desa

Tiga Perangkat Desa Karlutukara-Seram Utara Akui Gelapkan Dana Desa Rp. 215 Juta

Ketiganya pun mengaku ada beberapa kegiatan tidak terealisasikan. Bahkan, mereka juga mengaku ada sejumlah kegiatan fiktif.

Penulis: Tanita Pattiasina | Editor: Salama Picalouhata
TribunAmbon.com/ Juna Putuhena
Ilustrasi Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Sidang kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Karlutukara, Kecamatan Seram Utara Barat, Maluku Tengah, akhirnya mendapat titik terang.

Pasalnya, tiga terdakwa dalam kasus tersebut mengakui penggelapan dana yang telah dilakukan saat pemeriksaan terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Kamis (25/3/2021) hari ini.

Tiga terdakwa itu yakni, Pejabat Desa Karlutu Kara Matheos Erbabley alias Theo (67), Bendahara Desa Hengky Aliputty alias Hengky (42) dan Sekretaris Desa, Hengky Rumawatine (43).

Pengakuan itu terungkap saat Majelis Hakim Felix Wiusan menanyakan program kerja yang terealisasikan saat mereka mendapat kucuran dana desa.

Ketiganya pun mengaku ada beberapa kegiatan tidak terealisasikan. Bahkan, mereka juga mengaku ada sejumlah kegiatan fiktif dan adanya mark up barang belanjaan.

“Ada kegiatan yang tidak terealisasi,” kata Aliputty dalam keterangannya.

Dia mengatakan, jumlah barang yang dibelikan untuk pelaksanaan program juga tidak sesuai dengan yang dicantumkan di Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

“Iya, Pak. Dalam LPJ tertulis 500 sak. Sebenarnya hanya 300 sak saja,” kata bendahara itu.

Baca juga: Korupsi Dana Desa di Pulau Buru Rp. 2,1 Miliar Naik Tahap Penyidikan

Baca juga: Politisi Nasdem di Maluku Tengah Diduga Terlibat Kasus Korupsi Dana Desa

Sekertaris Desa  juga mengaku menandatangani kwitansi kosong yang ada di LPJ.

“Iya pak, kwitansi ambil dari tempat perbelanjaan, saya juga yang isi harga-harganya,” ungkap Rumawatine.

Matheos selaku pejabat desa juga mengaku telah meminjam uang sebanyak Rp 4 juta untuk kepentingan pribadi, sedangkan Hengky berjumlah Rp 29 juta namun belum dikembalikan.

“Iya ada pinjam pak, belum kembalikan,” kata Matheos.

Mereka bertiga mengaku tidak ada pendampingan dari pemerintah kecamatan saat itu.

“Tahun 2015 tidak ada pendamping desa pak, baru ada di tahun 2018,” kata Matheos.

Ketiganya mengaku menyesal telah melakukan tindakan itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hakim menyebutkan sekitar Rp 215 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh ketiga terdakwa. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved