Breaking News:

Buronan Korupsi

Buron Korupsi Balai Laboratorium Kesehatan Maluku Dieksekusi ke Lapas Ambon

Terpidana berhasil ditangkap atas kerjasama Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejati Maluku dan Kejaksaan Agung.

Courtesy/ Kejati Maluku
Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung RI bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku berhasil mengamankan buronan tindak pidana korupsi atas nama Ong Onggianto, Selasa (9/3/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

TRIBUNAMBON.COM - Ong Onggianto , terpidana kasus korupsi penandatanganan surat perintah mulai kerja (SPMK) fiktif tahun 2010 di Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Provinsi Maluku tiba dari Makassar, Rabu (10/3/2021) langsung dibawa menuju ke Kantor Kejati Maluku.

Dia tiba sekitar pukul 15:05 WIT. Ia hanya sebentar di Kantor Kejati Maluku untuk menandatangani sejumlah berkas.

Setelah itu, terpidana dengan mengenakan rompi merah ini langsung digiring ke Lapas Klas II A Ambon oleh tim eksekusi Kejati Maluku dengan mobil tahanan DE 8478 AM untuk menjalani hukumannya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rorogo Zega menjelaskan, terpidana berhasil ditangkap atas kerjasama Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejati Maluku dan Kejaksaan Agung.

“Pada hari ini ini, Kejati melaksanakan eksekusi terhadap terpidana Ong Onggianto, setelah tiba terpidana akan langsung dieksekusi ke Lapas Klas IIA Ambon,” katanya di depan Kantor Kejati Maluku, siang ini.

Baca juga: Buron Kasus Korupsi SPMK BLK Maluku Ong Onggianto Dieksekusi ke Ambon Hari Ini

Baca juga: Buron Selama 7 Tahun, Terpidana Korupsi Ong Onggianto Ditangkap di Royal Apartement Makassar

Dia melanjutkan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, terpidana dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun serta dihukum membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

 "Serta membayar uang pengganti membayar uang pengganti Rp. 516 juta subsider 1 bulan," jelasnya..

Terpidana Onggianto merupakan Direktur CV Aneka.

Dia bersama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Maluku Samuel Kololu dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hanny Samallo diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.

Yakni, membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) fiktif tahun 2010 di BLK Maluku untuk kegiatan yang belum tercantum dalam DIPA.

SPMK fiktif itu disebutkan untuk pengadaan obat dan pembekalan Kesehatan, peralatan Laboratorium dan peralatan pemeriksaan Napza pada Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2010 telah diajukan oleh Terdakwa untuk jaminan kredit di Bank Maluku. (*)

Penulis: Tanita Pattiasina
Editor: Salama Picalouhata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved