Gejolak di Partai Demokrat

Apakah Ada Restu Jokowi Terkait Majunya Moeldoko dalam KLB Demokrat?

Jika tidak pernah mengizinkan, Moeldoko harus dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

twitter UmarAlChelsea75
Terpilih Jadi Ketua Umum Demokrat Versi KLB, Foto Lawas Moeldoko Cium Tangan SBY Tuai Sorotan 

TRIBUNAMBON.COM - Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta M. Din Syamsuddin mempertanyakan apakah keterlibatan Moeldoko pada kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak. 

"Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," ujar Din Syamsuddin dalam keterangannya, Senin (8/3/2021). 

Menurutnya, jika tidak pernah mengizinkan, Moeldoko harus dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

"Jika beliau tidak pernah mengizinkan, maka Moeldoko layak dipecat dari KSP karena merusak citra Presiden. Dan jika dia memimpin partai politik maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP," ujar dia.

Lebih lanjut, Din Syamsuddin menegaskan menolak keputusan KLB merupakan langkah paling tepat yang harus diambil pemerintah. 

Sebaliknya, pengesahan KLB hanya akan menciptakan kegaduhan nasional dan tak baik bagi demokrasi Tanah Air. 

"Maka yang tepat dan terbaik bagi Pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika Pemerintah mengesahkannya maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia dan menciptakan kegaduhan nasional," tandasnya
Dia mengaku terusik sebab KLB tersebut menciptakan kegaduhan nasional dan mengganggu tatanan demokrasi Indonesia. 

"KLB itu menampilkan atraksi politik dan tragedi demokrasi yang fatal," ujar Din Syamsuddin.

Pelaksanaan KLB itu, kata dia, membuktikan bahwa upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sempat dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku ternyata bukan isu apalagi rumor. 

"Bantahan itu telah berfungsi semacam self fulfilling prophecy atau hal yang diciptakan untuk menjadi kenyataan," kata Din Syamsuddin. 

Menurutnya, pelaksanaan KLB itu tidak berizin dan tidak sesuai dengan AD dan ART Partai Demokrat.

Bahkan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Din Syamsuddin Pertanyakan Ada Tidaknya Restu Jokowi Terkait Majunya Moeldoko Dalam KLB Demokrat, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/08/din-syamsuddin-pertanyakan-ada-tidaknya-restu-jokowi-terkait-majunya-moeldoko-dalam-klb-demokrat. (*)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved