Breaking News:

Maluku Terkini

Peningkatan Literasi Masyarakat Melalui Kebijakan Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan, perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka,

Courtesy; Humas Pemda Maluku
Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang saat membuka resmi Rapat Kerja (Raker) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2021, di lantai III Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Maluku, Rabu (24/2/2021). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Adjeng Hatalea

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang mengatakan, kebijakan perpustakaan harus mengarah pada  peningkatan literasi masyarakat baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa.

Hal ini disampaikan Kasrul saat membuka resmi Rapat Kerja (Raker) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku Tahun 2021, di lantai III Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Maluku, Rabu (24/2/2021).  

Berkaitan dengan hal ini, Sekda mengatakan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan, perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka arah kebijakan perpustakaan antara lain, pertama,  peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan,” ujar Kasrul.

Baca juga: Ubin Trotoar Simbol Adat Maluku Berubah Warna-Warni

Dia juga berpesan, melalui Raker tersebut, Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan kearsipan tahun 2020, guna meningkatkan nilai pengawasan kearsipan di tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya.

Selain itu, melakukan sinkronisasi program dan kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan, agar selaras dengan visi-misi pemerintah daerah dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Maluku.

"Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan bahan perpustakaan serta naskah nusantara bagi terwujudnya pemajuan kebudayaan untuk memperteguh jati diri bangsa. Dan peningkatan tata kelola perpustakaan yang baik dan handal," lanjutnya.

Untuk itu, kata dia, arah kebijakan bidang kearsipan, dioptimalkan pada kebutuhan praktis administrasi dan manajemen, kebutuhan kesinambungan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pemajuan kebudayaan. (*)

Penulis: Adjeng Hatalea
Editor: Fandi Wattimena
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved