Breaking News:

Maluku Terkini

DPRD Maluku Percepat Ranperda Penyelenggaraan Ibadah haji

Saat ini Komisi D sudah masuk pada tahapan uji publik terhadap Ranperda inisiatif DPRD tersebut.

TribunAmbon.com/ Lukman Mukadar
Wakil Ketua Komisi D DPRD Maluku, Ruslan Hurassan saat diwawancarai wartawan di Masohi, Rabu (17/2/2021) 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Mempercepat terlaksananya Embarkasi haji antara di Maluku, DPRD Provinsi Maluku lewat Komisi D saat ini tengah berupaya mempercepat Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Provinsi Maluku.

Saat ini Komisi D sudah masuk pada tahapan uji publik terhadap Ranperda inisiatif DPRD tersebut.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Maluku, Ruslan Hurassan kepada wartawan di Masohi, Rabu (17/2/2021) mengatakan, jika Ranperda tersebut ditetapkan maka ada beberapa implikasi.

Pertama kata dia, dengan Perda PIH, Pemerintah Provinsi dan Kanwil Kemenag Maluku punya payung hukum mengajukan Maluku sebagai Embarkasi Antara Penyelenggaraan Ibadah Haji.

"Pertama, syarat Kemenag menetapkan Maluku sebagai salah satu tempat Embarkasi Haji Antara itu harus ada Perda Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ranperda sedang kita siapkan, saat ini sudah masuk tahap uji publik dan kami Komisi IV DPRD optimis, kami akan terus lakukan tahapan-tahapan itu. Bulan Maret, paling lambat April, (Ranperda Haji) sudah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah," jelasnya.

Baca juga: 3 Kali Mangkir, DPRD Ambon Sebut Alfamidi Tidak Hargai Dewan Terhormat

Hal ini juga lanjut dia,  bisa sebagai langkah awal untuk mewujudkan harapan Kakanwil Kemenag dan Pemerintah Provinsi Maluku bahwa tiga hingga lima tahun kedepan Maluku dijadikan Embarkasi Haji penuh.

Politisi PKB itu melanjutkan, Perda PIH juga berimplikasi terhadap perhatian Pemrov dan Kanwil Kemenag untuk wajib menyiapkan infrastruktur dan pelayanan haji yang maksimal.

"Kalau kita tetapkan (Perda PIH) maka pelayanan maksimal dilakukan terhadap jamaah haji. Karena dalam Perda itu Pemerintah Daerah dan Kanwil (Kemenag) wajib mempersiapkan ketersediaan infrastruktur yang berhubungan dengan kebutuhan Asrama haji," tandsnya.

Selanjutnya tingginya pembiayaan jamaah haji bisa ditekan. "Terkait dengan tranportasi, ketiga konsumsi (jamaah haji). Dari sisi Pembiayaan jika Ranperda ini ditetapkan tidak lagi menjadi pembiayaan yang cukup tinggi bagi jamaah haji," tandasnya. (*)

Penulis: Lukman Mukadar
Editor: Fandi Wattimena
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved