Breaking News:

Berita Kriminal

BPKP Mulai Audit Kasus CBP Tual Yang Libatkan Mantan Walikota

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Roem Ohoirat mengatakan, semua dokumen yang diminta BPKP sudah diberikan penyidik Ditreskrimsus.

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Adjeng Hatalea
net
Ilustrasi korupsi 

Laporan TribunAmbon.com, AMA P

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku, Sapto Agung Riyadi menyatakan pihaknya sudah mulai mengaudit kasus dugaan korupsi penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) Kota Tual.
Sapto memperkirakan hasil audit tersebut akan rampung dalam dua pekan ke depan.

"Tergantung kelengkapan berkas yang kami terima. Hasilnya sudah ada dua pekan kalau berkasnya lengkap," kata dia, melalui telepon, Kamis (28/1/2021).

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Roem Ohoirat mengatakan, semua dokumen yang diminta BPKP sudah diberikan penyidik Ditreskrimsus.

“Semua dokumen yang dimintakan BPKP Perwakilan Maluku sudah penuhi dan penyidik sudah menyerahkannya. Kami juga ingin kasus ini cepat tuntas,” kata Roem.

Kasus dugaan korupsi penyaluran CBP Kota Tual ini, dilaporkan ke Polda Maluku oleh Hamid Rahayaan selaku Plt Walikota Tual, dan warga Tual Dedy Lesmana pada Selasa, 19 Juni 2018 lalu, dengan terlapor Walikota Tual Adam Rahayaan.

Dalam laporannya disebutkan, Adam Rahayaan sebagai walikota diduga telah melakukan penipuan dan pembohongan atas CBP di Kota Tual.

Ia menyalahgunakan kewenangannya selaku Walikota Tual, yang dengan sengaja membuat berita palsu guna mendapatkan CBP.

Adam membuat surat perintah tugas Nomor 841.5/612 guna melakukan koordinasi dengan Bulog Divre Wilayah II Tual dan Provinsi Maluku, dimana surat tugas tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

Selain itu pula, beras yang telah didistribusikan sebanyak 199.920 kg, sepanjang tahun 2016-2017 tidak pernah sampai kepada warga yang membutuhkan.

Namun, Adam Rahayaan saat diperiksa penyidik Ditreskrimsus, membantah menyalahgunakan kewenangannya. Ia mengklaim kebijakannya untuk mendistribusikan CPB Tual sudah sesuai aturan.
 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved