Terkait Acara Rizieq Shihab, Fadli Zon Sebut Pemerintah Inkonsisten, Ambil Contoh Sikap Mahfud MD

TRIBUNAMBON.COM - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menganggap sikap pemerintah terkait penegakan protokol kesehatan tidak konsisten. 

Menurut Fadli, hal itu terlihat dari sikap pemerintah dalam menyikapi acara Habib Rizieq Shihab yang berbuntut pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh polisi. 

"Menurut saya penanganangan covid-19 ini sudah inkonsisten sejak awal. Mulai dari para pejabatnya, pejabat yang berwenang, penindakannya. Dan inkonsistensi itu terlalu banyak, bisa jadi buku sendiri," kata Fadli saat menjadi narasumber dalam program Mata Najwa, Rabu (18/11/2020) malam sebagaimana dikutip dari video Najwa Shihab. 

Baca juga: Apakah Rizieq Shihab Akan Diperiksa Terkait Kerumunan di Akad Nikah Putrinya? Ini Kata Polisi

Baca juga: Dokter Tirta Minta Pemerintah Rangkul Habib Rizieq, Ini Alasannya

Fadli mencontohkan, inkonsistensi itu terlihat dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang awalnya mengizinkan penjemputan Habib Rizieq namun beberapa hari kemudian meminta polisi bertindak tegas. 

Mantan Wakil Ketua DPR ini juga menilai inkonsistensi terlihat pada pernyataan Mahfud soal Inpres No 6 yang di satu sisi memberi penekanan, di sisi lain tidak ada sanksi pidana. 

Fadli juga menyoroti pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya. 

Menurut Fadli, penggilan berupa klarifikasi itu aneh secara hukum.

"Sebetulnya agak aneh mengapa Polda Metro kok memanggil Gubernur DKI untuk klarifikasi. Istilah klarifikasi saja itu agak aneh, tidak ada undangan klarifikasi," ujar dia. 

Presenter Najwa Shihab kemudian mencecar Fadli soal apa yang harus dikiritisi dari acara Habib Rizieq. 

Baca juga: Polda Metro Jaya Panggil Panitia, Rizieq Shihab Belum Terima Panggilan soal Kerumunan di Acaranya

Baca juga: Haikal Hassan Akui Sempat Ingin Diam-diam Sambut Kepulangan Habib Rizieq, Batal karena Dihambat

Menjawab hal itu, Fadli menyatakan semua harus dikritisi.

"Kita harus kritis semua ini. Ada Pilkada Jawa Tengah. Ini ada dua nama penting. Satu namanya Habib Rizieq Shihab, satu namanya Anies Baswedan. Dua nama ini mungkin tidak disukai oleh pemerintah. Coba kalau dua orang ini orang yang deket dengan pemerintah mungkin tidak begini jadinya," ujar Fadli. 

Tak puas dengan tudingan Fadli, Najwa Shihab pun meminta apa bukti. 

"Ketika Anda mengatakan begitu apa buktinya," tanya Najwa. 

Fadli pun mengatakan ada banyak bukti. 

Ia mencontohkan pelanggaran protokol kesehatan dalam Pilkada dibanyak tempat yang menurut Fadli tidak diproses. 

Terakhir, Nana, sapaan Najwa, kembali mencecar soal apa yang harus dikritis dari acara Habib Rizieq. 

"Anda tidak melihat ada tanggung jawab moril pemimpin umat yang massanya besar untuk memastikan protokol kesehatan?" cecar Nana. 

Fadli pun kemudian mengungkap pertemuannya dengan Habib Rizieq pada 11 November 2020.

"Saya waktu ketemu Habib Rizieq tanggal 12 ya. Waktu mau bicara, kita pakai masker kok di dalam ruangan beliau. Pakai masker. Foto-foto juga pakai masker. Jadi ada kesadaran, ada imbauan," ujar dia.  

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Presiden, Dany Amrul Ichdan mengatakan pemerintah menghormati ulama termasuk dalam kepulangan Habib Rizieq Shihab. 

"Pemerintah sangat menghormati ulama siapapun itu," ujar dia. 

Baca juga: Fadli Zon Sebut Polri Bertujuan Permalukan Anies Baswedan soal Kerumuman di Acara Rizieq Shihab

Karena itu, penjemputan Habib Rizieq pun difasilitasi. 

Meski demikian, pelaksanaanya tetap harus menerapkan protokol kesehatan. 

Karena itulah, lanjut Dany, Mahfud MD mengeluarkan teguran kepada aparat yang membiarkan pelanggaran protokol. 

"Jadi, apa yang disampaikan pak Mahfud itu sebetulnya dalam rangka, satu, kan tadi teguran, permintaan kepada aparat keamanan. Tiga kali diulangi. Untuk bertindak tegas di lapangan apabila terjadi kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Jadi itu konsisten sekali," ujar dia.

(Tribunnews.com/Daryono)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Acara Habib Rizieq, Fadli Zon: Inkonsistensi Pemerintah Terlalu Banyak, Bisa Jadi Buku.