Breaking News:

Gara-gara Bahas Penjualan Celana Dalam Bekas Dinar Candy, Rumpi No Secret Kena Sanksi dari KPI

Keputusan penghentian sementara program Rumpi No Secret telah disepakati dalam rapat pleno penjatuhan sanksi KPI Pusat pada pekan lalu.

Editor: Fitriana Andriyani
Kolase Youtube Trans TV Official/Instagram @kpipusat
Rumpi No Secret dapat sanksi dari KPI gara-gara bahas penjualan celana dalam Dinar Candy. 

"Berdasarkan keterangan surat penghentian sementara yang dikeluarkan dan ditandatangani Ketua KPI Pusat pada akhir bulan Oktober lalu dijelaskan."

"Program ini kedapatan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012."

"Ada sembilan pasal dalam P3SPS yang dilanggar tayangan tersebut," bunyi pengumumannya.

Pelanggaran yang dilakukan program Rumpi No Secret terjadi pada Kamis (24/9/2020) pukul 14.04 WIB.

Tayangan itu menampilkan wawancara Feni Rose kepada Dinar Candy dan Bobby Tria Sanjaya terkait transaksi jual beli pakaian dalam.

Dinar Candy KPI Rumpi
Acara Rumpi No Secret yang ditayangkan Trans TV baru saja mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). (Instagram @kpipusat @dinar_candy)

"Adapun pelanggaran yang dilakukan 'Rumpi No Secret' ada di tanggal 24 September 2020 pukul 14.04 WIB."

"Yaitu berupa tampilan wawancara host kepada an. Dinar Candy dan an. Bobby Tria Sanjaya terkait jual beli pakaian dalam milik an. Dinar Candy di social media," bunyi pengumumannya.

Baca juga: Sempat Dimarahi Pacar karena Beli Celana Dalam Bekas Dinar Candy, Ini Cara Bobby Sanjaya Membujuk

Baca juga: Bobby Tria Sanjaya Beri Testimoni Celana Dalam Bekas Dinar Candy yang Ia Beli Rp 50 Juta

Sementara itu, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo menuturkan, wawancara tentang jual beli pakaian dalam tidak pantas disiarkan di ruang publik.

Mulyo Hadi juga menyebut bahwa hal ini tidak menghargai nilai-nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

“Tidak ada nilai dan juga manfaatnya dari tayangan itu bagi masyarakat. Apa juga korelasinya dengan kepentingan publik soal jual beli pakaian dalam."

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved