Breaking News:

Ribuan Tenaga Kerja di Kota Ambon Mendapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy mengumumkan, sebanyak 12.662 tenaga kerja di lingkup Kota Ambon memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan

Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng
Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy mengumumkan, sebanyak 12.662 tenaga kerja di lingkup Kota Ambon memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan, Kamis (08/10/2020). Mereka terdiri atas 10.000 pekerja informal dan 2.662 Non ASN dan Aparatur Desa. 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng Hatalea

TRIBUNAMBON.COM - Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy mengumumkan, sebanyak 12.662 tenaga kerja di lingkup Kota Ambon memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan, Kamis (08/10/2020).

Mereka terdiri atas 10.000 pekerja informal dan 2.662 Non ASN dan Aparatur Desa.

“Ini kita launching jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 10.000 pekerja informal dan 2.662 pekerja non-ASN dan Aparatur Desa.  Ini sebetulnya wujud dari sebuah hubungan kerja yang begitu harmonis antara Pemerintah Kota dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ambon,” Kata Wali Kota Ambon, Richard Louhanapessy saat memberikan sambutan di acara Launching Tahap I Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Warga Kota Ambon, Kamis (08/10/2020).

Dia mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mendukung percepatan perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja, terutama bagi tenaga kerja informal dan non-ASN.

Hal ini, kata dia, berkah hubungan kerja sama antara Pemkot dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ambon.

Lebih jauh dia menerangkan, di tengah pandemi covid-19 yang masih terus meningkat jumlah kasusnya di Kota Ambon, Pemkot berupaya untuk melakukan perlindungan kepada warga Kota tidak hanya di bidang kesehatan saja, melainkan juga di bidang ekonomi.

“Perlindungan terhadap jaminan sosial ini masih terus ditingkatkan terutama covid-19 bukan hanya aspek kesehatan tapi juga aspek ekonomi,” Terang dia.

Kata dia, Negara merasa penting untuk memberikan perlindungan, sehingga seluruh mekanisme jaminan sosial itu dituangkan dalam sebuah pendekatan normatif yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

Kemudian mekanisme penyelenggaraannya diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011.

Halaman
12
Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved