Breaking News:

FKUB Maluku : Dana Minim, Upaya Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama di Maluku Sulit

FKUB Maluku, Pendeta Ade Manuhutu, mengeluhkan anggaran sosialisasi kerukunan umat beragama yang sangat minim

(Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Insany)
Suasana FGD Kerukunan Umat Beragama di Kemenag Maluku Senin (28/09/2020) Foto : insany 

Laporan Wartawan Tribunambon.com, insany

TRIBUNAMBON.COM - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Maluku, Pendeta Ade Manuhutu, mengeluhkan anggaran sosialisasi kerukunan umat beragama yang sangat minim.

Yakni hanya Rp 25 Juta pertahun, dibanding Provinsi Bali, yang mencapai 1,5 Miliar. 

Pendeta Ade Manuhutu kepada Tribunambon.com Senin (28/09/20200 di Kantor Kemenag Maluku, menyebutkan sebelumnya anggaran untuk FKUB sebesar 150 juta namun kini turun pada tahun ini hanya 25 juta. 

Bahkan menurutnya anggaran tersebut hingga kini tak kunjung dicairkan menyusul adanya pandemi covid-19.

‘’Coba pikir, kondisi Maluku ini kepulauan, ada 11 kabupaten / kota, ada banyak masalah terkait isu agama yang harus disosialiasikan, jika tidak ada dana bagaimana kita bisa menjalan program yang dicanangkan berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) dua Menteri ini,’’ tanya Manuhutu. 

Selama ini, Pendeta Manuhutu mengaku harus meminta bantuan Kemenag untuk bisa menjalankan program kerukunan umat beragama yang sudah disusun. 

‘’Kemenag membantu kami 60 juta untuk sosialisasi, namun jumlah ini juga belum memadai. Jadi kita upayakan saja apa yang ada, program yang bisa dijalankan tanpa budget besar dan lebih dikhususkan di Kota Ambon,’’ jelas Manuhutu. 

Pendeta Manuhutu mengaku meski  anggaran yang  tak memadai, dia bersyukur, kesadaran masyarakat Maluku cukup baik dalam upaya menangkal isu-isu intoleransi. 

 ‘’Jika masyarakat tidak sadar ya sulit bagi kami menjalankan tugas dengan anggaran yang minim itu, ujar Manuhutu.  

Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku, Habiba Saimima, dalam FGD Kerukunan Umat beragama yang digelar di Kemenag Maluku, sama sekali tidak menyinggung besaran anggaran yang disediakan pemerintah provinsi untuk mencegah isu-isu intoleransi dan program sosialisasi kerukunan umat beragama. 

Saat dikonfirmasi  Tribunambon.com, Saimima menyatakan dana yang disediakan anggaran APBD untuk program ini sebesar 100 juta, namun dipotong 50 persen untuk kondisi pandemi. 

''Sebenarnya dana di tempat kami sekitar 100 juta tapi dipotong 50 persen, jadi tinggal sekitar 60 iutaan,'' jelas Saimima via WhatsApp. 

(*)

Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved