Breaking News:

Wanita Pesepeda di Banda Aceh Ditegur karena Pakaian Ketat, Ini Aturan Lengkap Hukum Jinayat

Aksi 10 wanita persepeda tersebut merupakan pelanggaran yang ketentuannya di atur dalam Qanun Aceh no 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

DOK SATPOL PP & WH Banda Aceh
10 perempuan berbusana ketat yang gowes di Aceh hingga bikin wali kota murka diamankan Satpol PP untuk diberi pembinaan. 

TRIBUNAMBON.COM - Kabar sepuluh pesepeda perempuan memakai baju ketat di Aceh menjadi sorotan akhir-akhir ini.

Lantas, foto dan video perempuan berbaju seksi yang beredar di media sosial itu membuat Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman berang dan langsung meminta Satpol PP-WH menangkap kelompok perempuan itu.

Mereka dinilai tidak berbusana sesuai dengan qanun syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Seperti diketahui, wilayah administrasi Provinsi Aceh memiliki aturan khusus disebut qanun sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat di Provinsi Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh yang mengatur otonomi Daerah Istimewa Aceh juga memiliki hukum yang mengikat bagi pelanggar aturan tersebut, yakni mulai dari hukum cambuk, denda, hingga penjara.

Foto kelompok pesepeda wanita di Kota Banda Aceh yang viral karena tak mengenakan Jilbab dan berpakain ketat.
Foto kelompok pesepeda wanita di Kota Banda Aceh yang viral karena tak mengenakan Jilbab dan berpakain ketat. ((KOMPAS.com/TEUKU UMAR))

Dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Aceh acehprov.go.id, aturan khusus ini telah diatur dan diperbarui terakhir pada 2014.

Qanun termasuk yang mengatur tata dan norma masyarakat termasuk adat kesopanan berpakaian disesuaikan dengan syariat Islam.

Seperti yang ditemui dari kasus sepuluh pesepeda perempuan yang mengenakan pakaian ketat di Aceh belakangan, merupakan pelanggaran yang ketentuannya di atur dalam Qanun Aceh no 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Inilah 40 poin Hukum Jinayat yang dikutip Tribunnews.com dari laman acehprov.go.id:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Editor: Fitriana Andriyani
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved