Virus Corona di Ambon

Pengemudi Angkot Keluhkan Syarat Masuk Kota Ambon saat PKM, Rugi Penumpang Diturunkan

Para pengemudi melakukan aksi pemblokiran jalan yang menghubungkan Kota Ambon dan Maluku Tengah, Selasa (9/6/2020) karena mengeluhkan syarat PKM

Kontributor TribunAmbon.com/Helmy
Pemeriksaan angkot di pos perbatasan Ambon Maluku Tengah 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Helmy

TRIBUNAMBON.COM - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dikeluhkan para pengemudi Angkutan Kota (Angkot) dalam provinsi jurusan Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah.

Para pengemudi melakukan aksi pemblokiran jalan yang menghubungkan Kota Ambon dan Maluku Tengah, Selasa (9/6/2020).

Pantauan Tribunambon.com di lapangan, para pengemudi mengeluhkan syarat untuk bisa masuk ke Kota Ambon yang harus dipenuhi oleh masyarakat Kecamatan Salahutu.

2 Hari Pelaksanaan PKM Ambon, Wawali Pastikan Mulai Besok Tidak Ada Toleransi Bagi Pelanggar

Yaitu mengenai surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat.

Salah seorang pengemudi yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan bahwa para penumpang kebanyakan diturunkan di pos pemeriksaan karena tidak memiliki surat keterangan sehat.

“Kami tidaklah keberatan dengan pembatasan jumlah penumpang, yang kami keluhkan adalah kebanyakan dari penumpang kami diturunkan karena tidak memiliki surat keterangan sehat dari Puskesmas, ini secara langsung sangat berpengaruh terhadap setoran kami," katanya.

Pemkot Tak Tahu

Tingkat Kelulusan Siswa SD di Ambon Disebut Sekot Ambon Spesial, Kenapa?

Sekkot Ambon selaku Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Ambon, A.G. Latuheru saat dihubungi TribunAmbon.com menyampaikan bahwa masalah biaya surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat itu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

“Kami tidak tahu kalau ada biaya yang dikeluarkan masyarakat Kecamatan Salahutu untuk memperoleh surat keterangan sehat dari Puskesmas setempat, hal itu merupakan kewenangan Pemkab Malteng,” ujar Sekkot.

Menurut Sekkot, Koordinasi ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah saat ini sedang dilakukan karena besaran biaya yang dikeluarkan masyarakat Salahutu untuk memperoleh surat keterangan sehat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

“Tadi saya sudah berbicara dengan Sekda Maluku Tengah untuk mencari jalan keluar, salah satu solusinya yaitu menggratiskan surat keterangan sehat dari Puskesmas selama pemberlakuan PKM di Kota Ambon di masa Pandemi Covid 19,” jelas Sekkot.

Hari Pertama Penerapan PKM di Ambon, Pedagang Belum Paham hingga Merugi

Ia menambahkan, Pemkot Ambon akan tetap melaksanakan apa yang telah diatur dalam Perwali 16 tahun 2020, untuk itu sosialisasi akan terus dilakukan ke masyarakat.

Khususnya ke masyarakat Kecamatan Salahutu, Leihitu dan Leihitu Barat dengan melibatkan perangkat Kecamatan setempat.

Diketahui, jalan yang menghubungkan Kota Ambon dan Maluku Tengah yang sempat diblokir kini telah dibuka kembali untuk dilalui warga masyarakat. (*)

Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved