Perdana, 6 Pasien Covid-19 Dirujuk ke RSUP Dr. J. Leimena Ambon Maluku, 4 Menyusul

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Adjeng Hatalea

TRIBUNAMBON.COM - Sebanyak enam pasien rujukan covid-19 telah ditransfer dari RSUD dr. Haulussy ke RSUP Dr. J. Leimena, Ambon, Maluku, pada Rabu (27/05/2020).

Hari pertama operasional, RSUP Dr. J. Leimena rencananya akan menerima pasien rujukan dari RSUD dr. Haulussy sebanyak total 10 pasien.

Hal ini diungkap Direktur Utama RSUP Dr. J. Leimena, Calestinus Munthe di lobi rumah sakit.

"Hari ini rencananya 10 pasien yang akan dipindahkan ke sini," kata Munthe

• VIRAL Utas Twitter Dokter Soroti Buruknya Penanganan COVID-19 Surabaya, Ada RS Tak Punya Ventilator

Dari pantauan TribunAmbon.com di kawasan luar IGD, mobil ambulans RSUD Haulussy tiba sekitar pukul 12.00 WIB dengan membawa satu pasien covid-19.

Pasien ini diterima oleh petugas IGD lengkap dengan APD level satu. 

Setelah menunggu selama kurang lebih tiga jam, satu ambulans tiba di zona merah rumah sakit itu dengan membawa sebanyak lima pasien covid-19 dari RSUD Haulussy.

• PSBB Disebut Proyek Untuk Raup Untung, Pemkot Ambon Langsung Beri Bantahan

Begitu turun dari mobil ambulans terlihat tiga petugas medis menyambut para pasien ini.

Kemudian mereka dikawal ke dalam IGD untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan sebelum ditempatkan di ruang rawat inap di lantai 6 dan 8.

Menurut Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan & Penunjangan RSUP Dr. J. Leimena, dr. Yan Aslian, rumah sakit mengoperasikan dua unit layanan yakni IGD dan Ruang Rawat Inap.

"Kami menyediakan 30 bed khusus untuk pasien covid-19 ini," katanya.

"Mereka akan menempati lantai 6 dan 8," kata dr. Yan kepada TribunAmbon.com. 

PSBB Ambon setelah Lebaran

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy memprediksi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru akan dilaksanakan seusai lebaran 2020 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat memberikan keterangan pers di Balai Kota, Rabu (20/5/20).

Menurutnya, saat ini Pemerintah Kota telah menyerahkan proposal PSBB kepada Pemerintah Provinsi untuk nantinya ditindaklanjuti.

Mengingat, mekanisme usulan PSBB kepada Pemerintah Pusat akan ditangani oleh Pemerintah Provinsi.

"Kita telah sampaikan suratnya kepada provinsi. Mekanismenya nanti provinsi yang nanti akan meneruskan itu kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Dikatakan, untuk Kementerian Kesehatan sendiri, saat menerima usulan dari Pemerintah Provinsi akan mengirimkan timnya untuk memverifikasi syarat yang ditentukan untuk PSBB telah dipenuhi oleh Ambon atau belum.

"Nanti kementerian kesehatan akan kirim timnya untuk verifikasi apakah memang Maluku itu khususnya Ambon sudah siap atau belum. Kalau misalnya hasil verifikasi sudah siap berarti kita laksanakan," tuturnya.

Dengan diprediksikannya usulan tersebut akan disampaikan pada usai lebaran, Pemerintah Kota akan mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur pembatasan orang maupun moda transportasi.

"Saya mungkin memprediksikan setelah lebaran mungkin tapi nanti mendahului PSBB itu nanti akan dikeluarkan peraturan Walikota dalam bentuk pembatasan pergerakan orang dan moda transportasi sebagai elaborasi dari peraturan gubernur tentang pembatasan yang sama," tambahnya.

• Jadwal Acara TV Jumat 22 Mei 2020, Trans TV Ada Premium Rush, GTV Boruto: The Next Generation

• 14 Kata Mutiara dari Al Quran Berbahasa Inggris, Bisa Dikirimkan Untuk Pesan hingga Status Sosmed

• Lebih dari 1 Hari, Brunei Darussalam Tidak Ada Penambahan Kasus Baru COVID-19

Hal tersebut dilakukan untuk membuat suatu aturan yang dapat dipatuhi oleh masyarakat saat PSBB diterapkan di Kota Ambon.

Pasalnya, PSBB harus dilaksanakan karena saat ini jumlah masyarakat yang terpapar terus naik dan memberikan ketakutan tersendiri bagi seluruh masyarakat yang ada.

Dengan begitu, PSBB akan menjadi langkah strategis untuk mengatur masyarakat dalam menghadapi pandemi covid 19.

"Yang paling utama itu satukan presepsi paling utama itu dengan masyarakat PSBB ini sebetulnya hanya sebetulnya merupakan langkah sistematis untuk mengatur lagi masyarakat kota ini supaya lebih siap dan lebih disiplin," terangnya.

Untuk itu, seluruh aspek pemerintah harus bekerjasama dalam menghadapi masalah tersebut mengingat Ambon merupakan ibukota provinsi.

"Karena kita prihatin betul ini tingkat masyarakat yang terpapar itu dia menonjok oleh karena itu gugus tugas kota dibawah arahan dari gugus tugas provinsi karena kota ini juga ibukota provinsi," ungkapnya. (Adjeng/Helmy)

(*)