Virus Corona

Maluku Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Regional, Gubernur Murad Ismail: Masyarakat Harus Patuh

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) akhirnya dilakukan untuk menangani penyebaran wabah Covid-19 di Maluku.

Kontributor TribunAmbon.com, Insany
Gubernur Maluku, Murad Ismail. 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Insany

TRIBUNAMBON.COM - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) akhirnya dilakukan untuk menangani penyebaran wabah Covid-19 di Maluku.

Gubernur Maluku, Murad Ismail akhirnya memutuskan menerapkan PSBR menyusul semakin banyak pasien positif covid19 di Maluku yang mencapai 14 orang.

Keputusan ini, diambil setelah Gubernur Murad menerima laporan Setda Maluku yang juga Ketua harian Gugus Tugas Kasrul Selang, setelah mengikuti rapat bersama DPRD Maluku.

"Kami harus lakukan ini setelah mendengar saran DPRD yang mengendaki adanya kebijakan lockdown. Tapi saya mengambil keputusan, kita tidak lakukan lockdown, namun kita ambil keputusan strategi berupa Pembatasan Sosial Skala Regional," kata Gubernur Murad Ismail dalam keterangan persnya di depan Kantor Gubernur Maluku, Kamis (16/4/2020).

Gubenur Maluku didampingi Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar, Pangdam Mayor Jenderal TNI Dr. Marga Taufiq dan Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, memastikan untuk penerapan PSBR ini, akan didirikan tiga pos di pintu masuk kota Ambon.

Anies Baswedan: Hilang Pekerjaan Itu Sangat Berat, Tapi Kehilangan Nyawa Bagaimana Mengembalikannya

Penumpang Kapal di Maluku Dapat Sosialisasi Protokol Kesehatan, Upaya Cegah Corona

Pos pertama terletak di Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Petugas yang bertugas di pos ini akan diberikan kewenangan untuk mencegah pelaku perjalanan menuju atau dari Ambon.

"Kemudian, pos kedua ditempatkan di Desa Hunuth Kecamatam Baguala dan pos ketiga ditetapkan berada di Desa Waitatiri, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah," tegas mantan Kakor Brimob Polri ini.

Murad menegaskan pandangan Pemprov Maluku dalam penanganan wabah virus Corona, sama seperti penanganan yang dilakukan di provinsi lain, yakni para pelaku perjalanan harus dikarantina sesuai prosedur dari Kementerian Kesehatan.

Sebelum Gubernur Murad Ismail mengumumkan penerapkan PSBR di Maluku, telah dilakukan rapat terbatas bersama jajaran TNI/Polri, DPRD Maluku dan OPD terkait lainnya di ruang kerja Gubernur Maluku, lantai 2 selama kurang lebih dua jam.

Halaman
1234
Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved